Peningkatan Infrastruktur Balikpapan Sebagai Penyangga IKN Perlu Bantuan Pemerintah Pusat
Anggota DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menilai peningkatan infrastruktur IKN di Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan kota penyangga IKN tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah kota perlu bantuan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Kota Balikpapan akan menjadi gate atau pintu gerbangnya IKN. Sehingga harus lebih masif untuk peningkatan infrastruktur dan peningkatan lain untuk menyongsong IKN.
Menurutnya, Pemerintah Kota Balikpapan tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari pemerintah pusat, terutama anggaran dalam pembangunan infrastruktur.
Terlebih jalan tol yang tengah dikebut sekarang juga berdampak pada infrastruktur jalan di sana.
“Tidak cukup dengan Balikpapan saja, butuh dukungan pusat,” katanya belum lama ini.
Sabaruddin menyarankan adanya pelebaran jalan atau pembuatan jalan alternatif. Sebab penduduk Kota Balikpapan terus bertambah setiap tahunnya. Lalu berdampak pada kemacetan yang akan terus menerus terjadi.
“Salah satunya jalan harus dilebarkan atau dibuat jalan alternatif. Jangka pendek membuat rekayasa lalu lintas, yang kedua jalur alternatif, Kota Balikpapan tidak cukup dengan anggaran kita saja, dari pusat juga perlu,” jelasnya.
Hal tersebut perlu dilakukan, karena meski keberadaan IKN di Provinsi Kalimantan belum sepenuhnya pindah. Infrastruktur daerah penyanggah harus mulai dipikirkan.
Sebagai penyangga IKN bisa mempersiapkan diri. Agar ketika ibu kota negara sudah benar-benar beroperasi di Kaltim, langsung terkoneksi dengan daerah di sekitarnya. Menjadi Jabodetabek yang baru.
Kabupaten kota tersebut ialah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Keempatnya diharapkan siap dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan infrastruktur yang memadai. (kf/red)
BACA JUGA
KREDIT
