Kasus Masih Tinggi, Dinkes Kaltim Percepat Eliminasi Penyakit Malaria

Upaya percepatan eliminasi malaria menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim. Salah satunya dalam Mid Term Review (MTR) atau kajian tengah waktu 2022, koordinasi pengendalian malaria di Kaltim tahun 2022, Senin (19/9/2022) di Kantor Gubernur Kaltim.

Kajian tengah waktu ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mewujudkan Indonesia Bebas Malaria tahun 2030. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Ishak yang membuka MTR ini menyoroti kondisi Malaria di Kaltim yang masih cukup tinggi.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Kita harus terus berupaya menangani kondisi saat ini dan mengantisipasi situasi ke depannya di seluruh wilayah di Kaltim,” ungkapnya.

Kata dia, Andi mengatakan Malaria bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan. Tetapi lebih lanjut bakal mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kita semua menyadari bahwa Malaria menjadi ancaman masyarakat. Semua golongan usia berpeluang terjangkit, terutama anak-anak yang paling rentan. Ini harus jadi perhatian kita,” paparnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yakni dr Setyo Budi Basuki mewakili Kepala Dinkes Kaltim menegaskan, kajian tengah waktu ini seiring laporan penanggulangan penyakit Malaria di Kaltim.

Diterangkan, pengendalian Malaria telah berlangsung sejak lama. Pada 2014, Kaltim dalam hal ini Samarinda, Balikpapan dan Bontang telah menerima sertifikat bebas Malaria. Namun, seiring perkembangannya di tahun 2021 hanya satu kabupaten kota di Kaltim yang mendapatkan sertifikat Bebas Malaria, yakni Kutai Kartanegara.

Kemudian, pada 2022 didapati informasi Kabupaten Mahakam Ulu tengah berproses dan mendapat pendampingan dalam rangka mendapatkan sertifikat tersebut.

Menurutnya, berbagai wilayah lain masih menemui tantangan pengendalian Malaria dikarenakan beberapa daerah membuka lahan baru. Sehingga menyebabkan Outbreak atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah setempat.

“Pembukaan lahan baru di sejumlah tempat menyebabkan Outbreak. Inilah salah satu hal yang harus menjadi fokus pada pertemuan kali ini. Sebab, Penanggulangan Penyakit Malaria ini harus melibatkan semua pihak,” papar Basuki, sapaan karibnya.

Untuk itu dalam rapat ini diharapkan peran aktif semua partisipan. Supaya diperoleh gambaran terkait dengan perkembangan program penanggulangan Malaria dalam rangka percepatan Eleminasi Malaria. Berupa rekomendasi pada penguatan program yang sedang dijalankan yakni National Strategy Plan Malaria tahun 2020-2024.

“Dengan adanya rekomendasi yang diberikan baik dari narasumber maupun peserta kegiatan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan program. Serta, mudah-mudahan untuk wilayah kabupaten/kota yang lain dapat segera menyusul Bebas Malaria,” tegasnya. (***)