Proyek Perubahan Bidang Gender dan Energi Baru Terbarukan Diluncurkan di Kaltim

Proyek perubahan (Proper) bidang gender dan Energi Baru Terbarukan (EBT) diluncurkan di Kaltim. Dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub)

Hadi Mulyadi, yang dilaksanakan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Angkatan XIV Tahun 2022.

Kaltim PEKA Gender menjadi proper pertama. Ini merupakan Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kaltim yang digagas oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita.

Kemudian proper kedua di bidang EBT yakni Strategi Kebijakan Desa Mandiri Energi Surya Ramah Lingkungan (Si Jaka Main Sruling) yang digagas oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Christianus Benny.

Dua Proper ini, menurut Hadi, sangat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim. Berhubungan kesetaraan gender dan energi terbarukan.

“Proyek ini harus berkelanjutan dan dikembangkan. Serta harus dikolaborasikan dengan dinas terkait,” sebut Hadi dalam peluncurannya di Ruang Rapat Tepian I Lantai 2 Kantor Gubernur.

Kata Hadi, terkait strategi peningkatan anggaran responsif gender sangat penting dan harus menjadi prioritas. Pasalnya anggaran responsif gender ini adalah langkah awal dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ujungnya pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

“Ini awal program jangka panjang yang lebih terarah. Tidak mungkin tercapai SDM berkualitas kalau anggaran responsif gendernya rendah,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menuturkan, proyek perubahan ini dapat menjadi mandatory yang akan dibangun dan diletakkan di seluruh Perangkat Daerah (PD).

Apalagi baru enam perangkat daerah yang telah mengalokasikan anggaran responsif gender. Dia berharap kedepan anggaran responsif gender dapat dialokasikan pada perangkat daerah masing-masing.

“Masih kurang sekira 25 perangkat daerah belum menerapkan anggaran perencanaan responsif gendernya. Target kami, tahun 2023 presentasinya sudah harus 25 persen,” sebut Sri.

Dalam hal ini PD diminta melakukan pengaggaran responsif gender. Supaya pemahaman kesetaraan gender bisa lebih baik.

Sedangkan pada bidang pengembangan EBT, Pemprov mendukung pengunaan energi terbarukan untuk penyaluran listrik ke desa-desa pedalaman yang ada di wilayah Kaltim. Penyaluran listrik melalui energi terbarukan seperti solar cell atau tenaga surya, dianggap menjadi alternatif terbaik untuk memenuhi layanan dasar bidang penerangan kepada masyarakat.

“Penyaluran listrik tenaga surya ini juga bisa bekerja sama dengan BUMDes. Sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi untuk mengelola energi terbarukan secara mandiri,” sambungnya.

Karena itu Sri menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjalankan proyek perubahan. Setiap perangkat daerah dapat berkolaborasi melalui alur koordinasi yang fleksibel.

“Alur koordinasi itu tidak lagi hirarkis dari atas ke bawah. Tapi fleksibel sesuai kebutuhan, bisa ke samping kanan-kiri, atau atas-bawah,” pungkasnya. (***)