IPM Kaltim Terbaik 3 Nasional, Kesejahteraan Disebut Masih Timpang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun ini berada di urutan 3 terbaik nasional.

Naik 0,56 persen menjadi 77,44 persen dibanding 2021sebesar 76,88 persen.

Pencapaian ini menjadi kado bagi Pemprov Kaltim yang sudah berusia 66 tahun.

Walaupun mencapai peringkat 3 nasional, DPRD Kaltim bilang kesejahteraan masyarakat masih dalam batasan biasa saja. Tidak ada yang spesial.

Tanggapan tersebut datang dari Rusman Ya’qub, anggota Komisi IV.

Ia menyebut dengan usia 66 tahun, harusnya kesenjangan sosial antarkawasan maupun daerah sudah tak terjadi lagi.

“Banyak yang harus dibenahi. Ketimpangan kualitas hidup, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya,” jelas Rusman saat ditemui Kaltimfaktual.co, jaringan media Nusantaraplusid, Senin, 9 Januari 2023.

Rusman Ya’qub menekankan hal itu harus menjadi perhatian khusus.

Dari segi infrastruktur, misalnya. Ketimpangan sangat jauh berbeda antara kecamatan yang berada di ibu kota kabupaten, dengan kecamatan yang jauh dari jangkauan.

“Itu baru infrastruktur. Belum lagi kualitas sumber daya manusia (SDM) dari dunia pendidikan.”

“Percuma IPM Kaltim ketiga tertinggi nasional kalau kesejahteraan hidup masyarakat masih biasa saja. Terutama kualitas SDM-nya. Tidak ada spesialnya,” kritiknya.

Menurutnya, ke depan Kaltim harus melakukan lompatan tiga sampai lima kali lipat ketimbang provinsi lain di Indonesia.

Namun, hal tersebut harus ada dukungan langsung dari pemerintah pusat.

“Sebagai daerah utama yang menjadi penyangga IKN Nusantara. Dunia pendidikan Kaltim harus di-upgrade secara besar-besaran. Baik dari sisi anggaran, infrastruktur pendidikan, tenaga pendidik, dan lainnya,” jelasnya.

Ia memberi saran, Pemprov Kaltim harus mengutamakan peningkatan jumlah dan kualitas guru asesor.

“Itu karena masih banyak sekali guru di Kaltim yang belum terakreditasi, dan pengangkatan pengkatan PNS dari profesi guru sangat kecil, cuma 100 orang per tahun.”

“Berbanding terbalik dengan guru yang akan pensiun. Itu jumlahnya banyak sekali di tahun 2024 mendatang sekitar 8.000 orang,” sambungnya.

Rusman bilang, beberapa tahun ke depan Kaltim akan kekurangan tenaga pendidik yang terakreditasi dan berkualitas.

“Makanya jangan heran kalau kita temukan di sekolah negeri yang PNS hanya kepala sekolahnya, selebihnya guru honorer.”

Belum lagi, lanjut Rusman, proses rekrutmen tenaga PPPK yang masih berantakan dan belum tepat dalam hal penempatan.

Untuk itu, Rusman berharap agar peningkatan kualitas SDM di Kaltim harus menjadi perhatian nomor satu bagi pemprov.

“Dengan slogan Kaltim Berdaulat Menuju Indonesia Sejahtera, semoga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sesuai slogan tersebut,” harapnya. (*/sgt/red1)