Pengukuran Lahan Terowongan Gunung Manggah Selesai, Tinggal Pembayaran

pembebasan lahan terowongan gunung manggah memasuki tahap pembayaran lahan

Pemkot Samarinda mengebut pembebasan lahan untuk pembangunan Terowongan Gunung Manggah.

Khususnya di sisi Jalan Kakap yang padat permukiman.

“Pembebasan lahan atau dampak sosial bakal diselesaikan tahun ini. Pengukuran sudah selesai, tinggal dibayarkan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Desy Damayanti.

Seperti diketahui, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) Terowongan Gunung Manggah telah dilakukan 20 Januari 2023 lalu.

Tepatnya di sisi Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir.

Wali Kota Samarinda Andi Harun sendiri yang melakukan peresmian.

Selain persoalan lahan, pemkot juga masih menunggu material beton terowongan. Dikabarkan, beton itu dibuat di Pulau Jawa.

Pemerintah memperkirakan pembuatan beton cetak baru akan selesai hingga 5 bulan ke depan.

Karena alasan itulah sampai saat ini belum ada tanda-tanda penggalian terowongan.

“Sampai saat ini memang kita enggak bisa lihat progress-nya. Karena mereka (kontraktor) nyetak betonnya di Jawa,” jelas Desy mengutip Kaltimfaktual.co, Selasa 7 Februari 2023.

“Karena kalau belum jadi ya enggak bisa dilakukan penggalian. Nanti malah runtuh dan muncul masalah baru.”

Desy menyebut, beton terowongan itu nantinya berbentuk setengah lingkaran. Sama seperti terowongan MRT di Jakarta.

“Estimasinya 4-5 bulan. Karena dicetak per item. Dan beton cetak yang dibutuhkan itu banyak. Beda kalau proyek drainase gitu, besi, semen, batunya bisa didatangkan cepat karena tidak melewati proses cetak,” beber Desy.

Proyek dengan anggaran fantastis sebesar Rp395 miliar tersebut seyogianya harus selesai dalam waktu 18 hingga 22 bulan.

Desy pun meyakini, PT Pembangunan Perumahan (PT PP) sebagai kontraktor pembangunan terowongan bakal bekerja secara profesional dan tidak sembrono dalam bekerja.

“Tidak mungkin dia (PT PP) bekerja sembarangan. Apalagi mereka perusahaan BUMN, dan juga pasti memiliki divisi tersendiri terkait hal tersebut,” kata Desy. (*/sgt/nus)