Pemprov Kaltim Terus Perluas Transaksi Non Tunai, Siap Terapkan ETPD
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan upaya perluasan untuk transaksi non tunai. Salahsatunya dengan menerapkan
.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Persiapan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis 6 April 2023.
Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim mengikuti rapat persiapan. “Apa yang kita lalukan hari ini, pertemuan saat ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim bahwa kita akan terus melakukan perluasan untuk transaksi non tunai,” katanya.
Sekda meminta perangkat daerah yang menarik objek retribusi daerah agar memetakan objek retribusi daerah mana saja yang dilakukan transaksi secara non tunai. Baik yang sudah berjalan, termasuk yang akan dirintis transaksi non tunainya.
“Sehingga di tahun ini kita menegaskan tim akan melakukan perluasan transaksi non tunai, meski tetap menyediakan layanan transaksi tunai,” ungkapnya.
Langkah pentingnya menurut Sekda, bagaimana seluruh perangkat daerah pengapu retribusi mampu menyiapkan aplikasi non tunai dalam bentuk apa saja. Dia pun meminta literasi digital untuk pembayaran non tunai harus lebih intensif ke masyarakat agar lebih mudah implementasinya.
“Karena masih berproses, tentu tidak ujug-ujug ada Qris, tapi kita tidak memberikan edukasi atau pemahaman seperti apa pembayaran non tunai ini,” tegasnya.
Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas, Sekda menyebutkan semua transaksi non tunai atau pembayaran yang tidak diterima langsung sudah masuk ETPD, termasuk pembayaran langsung melalui bank atau transaksi yang tidak diterima langsung pengapu retribusi daerah.
“Pembayaran non tunai ini kan arahnya untuk menghindari kebocoran, membangun kepercayaan dan memudahkan orang bertransaksi,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini berharap penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rapat high level meeting TP2DD pada Senin depan dipimpin Bapak Gubernur. Dan Beliau akan menyampaikan kepada Bank Indonesia bahwa kebijakan mendorong digitalisasi sektor pemerintah daerah sudah kita lakukan dan tentunya kita tidak mulai dari nol,” pungkasnya.
Rapat juga mendengarkan paparan dari Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati dan narasumber pejabat dari Bankaltimtara. Hadir Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Kaltim Riza Indra Riadi dan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. (adpimprovkaltim/red)
BACA JUGA
KREDIT
