Tim Percepatan Reformasi Hukum Mulai Bekerja, Mahfud MD Pimpin Rapat Perdana
Pelbagai persoalan hukum yang terjadi di Tanah Air mendorong Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum.
Tim ini baru dibentuk sebulan lalu dan mulai melakukan rapat perdana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Mahfud menyebut tim ini akan mengatasi banyaknya persoalan hukum. Baik di sektor peradilan dan penegakan hukum. Maupun sektor lain seperti agraria, tata kelola sumber daya alam, pertanahan, korupsi, dan pembentukan perundang-undangan.
“Tadi kami rapat sesudah jam 13.00 dan sesudah ini akan rapat kelompok lagi,” katanya, dalam rilis yang diterima.
Dia menegaskan Tim Percepatan Reformasi Hukum tidak membahas kasus per kasus. Akan tetapi lebih kepada penyelesaian yang sifatnya jangka panjang terhadap berbagai persoalan hukum di Indonesia.
Tim itu, kata dia, akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Yang hasilnya nanti tetap akan disalurkan ke institusi-institusi yang berwenang.
“Tapi jangan salah paham. Yang harus dikeluarkan dengan undang-undang tentu nanti masuk prolegnas (program legislasi nasional),” terangnya,
Mahfud yang bertindang sebagai Pengarah Tim Percepatan Reformasi Hukum menyebut tim ini memiliki masa kerja hingga pada 31 Desember 2023.
Yang akan membahas agenda-agenda prioritas, mengidentifikasi masalah-masalah hukum, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan hukum di Indonesia.
Selanjutnya, hasil kerja tim ini akan diserahkan kepada Presiden untuk menjadi rekomendasi dan pertimbangan Presiden.
Ada tiga kategori rekomendasi yang dapat dibuat Tim Percepatan Reformasi Hukum. Pertama yang sifatnya jangka pendek yaitu sampai akhir masa kerja tim pada 31 Desember 2023.
Kemudian rekomendasi untuk akhir masa kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 2024, dan rekomendasi komprehensif.
“Rekomendasi komprehensif yang kemudian sebagai salah satu kebijakan untuk diimplementasikan kepada pemerintah yang akan datang,” kata Mahfud.
Mahfud membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menko Polhukam Nomor 63/2023 pada 23 Mei 2023.
Tim tersebut terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat kelompok kerja.
Posisi pengarah diisi oleh Menko Polhukam (ex-officio), ketua tim oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo (ex-officio), Wakil Ketua Laode M Syarief (Direktur Eksekutif Kemitraan), dan sekretaris tim adalah Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam (ex-officio).
Tim Percepatan Reformasi Hukum memiliki empat kelompok kerja. Yakni, Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan, Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. (nus)
Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan
Ketua: Prof. Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran)
Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
Anggota: Erwin Moeslimin Singajuru (Staf Khusus) Menko Polhukam, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erasmus A.T. Napitupulu, Fitriani Ahlan Sjarif, Adam Muhsi, Refki Saputra.
Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum
Ketua: Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia)
Sekretaris: Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
Anggota: Ajar Budi Kuncoro, Suparman Marzuki, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Mas Achmad Santosa, Ningrum Natasya Sirait, Fachrizal Afandi, Ahmad Fikri Assegaf, Pudji Hartanto Iskandar, Barita Simanjuntak, Noor Rachmad, Asep Iwan Iriawan, Rifqi Sjarief Assegaf.
Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam
Ketua: Prof. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor),
Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam
Anggota: Imam Marsudi Staf Khusus Menko Bidang Polhukam Bidang Sosial Budaya, Maria SW Sumardjono, Faisal Basri, Sandrayati Moniaga, Abrar Saleng, Yance Arizona, Siti Maimunah, Eros Djarot, Hasbi Berliani.
Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Ketua: Yunus Husein (Kepala PPATK pertama, Ketua STH Jentera periode 2015–2020),
Sekretaris: Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HaAM Kemenko Polhukam
Anggota: Rizal Mustary Stafsus Menko Bidang Polhukam Bidang Komunikasi, Totok Dwi Diantoro, Adnan Topan Husodo, Danang Widoyoko, Rimawan Pradiptyo, Meuthia Ganie Rochman, Dadang Trisasongko, Yanuar Nugroho, Wuri Handayani, Najwa Shihab, Bambang Harymurti, Meisy Sabardiah.
BACA JUGA
KREDIT
