Dihadapan Pemda Se-Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik Ingatkan Kepala Daerah dan ASN Jaga Netralitas
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengingatkan kepada kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitasnya dalam gelaran Pemilu pada 2024 mendatang.
Hal tersebut ditegaskannya saat Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan -Bupati/Walikota se- Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu 15 November 2023.
Akmal menegaskan, netralitas kepala daerah dan ASN pada pemilu merupakan bagian dari upaya membangun demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik.
Terlebih, kata dia, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua diharapkan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi sudah ada aturannya. bahwa ASN dilarang memberikan dukungan di media sosial.
“Hati-hati menggunakan media sosial, hati-hati dengan jari jemarinya ketika menulis komen atau memposting hal-hal terkait politik,” pesan Akmal.
Untuk itu, Akmal mengajak para ASN untuk tetap fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Apalabila ada yang memframing untuk tujuan lain, untuk membiarkan saja.
“Ibaratnya kita tidak bisa melarang burung terbang di langit. Yang perlu kita hindari jangan sampai mereka buang kotoran diatas kepala kita,” tuturnya.
Tingkatkan Kinerja, Kejar Ketertinggalan
Selain menyinggung soal netralitas, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga meminta pemda untuk berlari kencang membangun dan mengejar ketertinggalan.
Ia menganalogikan, ibarat iring-iringan kendaraan, pemerintah pusat adalah voorider. Jika berlari di kecepatan 80 km, iringan mobil dibelakang minimal harus berlari dengan kecepatan 100 Km.
“Karena kalo lari 80 km kita akan ketinggalan. Begitu juga pembangunan, kita harus pacu mengejar ketertinggalan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah isu-isu yang dibahas pada Raker dengan bupati/walikota. Diantaranya, terkait evaluasi pada urusan wajib di kabupaten/kota. Mulai dari penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Soal ini, kata Akmal, pemda harus menyampaikan berbagai kendala dan capaian ke publik. Sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita gunakan uang publik, untuk kepentingan publik dan tentu harus kita pertanggungjawabkan ke publik juga,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, kepala daerah yang hadir diantaranya, Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Bupati Mahakam Hulu, Bonifasius Belawan Geh, Wakil Bupati Kutai Barat, Edyanto Arkan dan beberapa asisten yang mewakili. (nus/red)
BACA JUGA
KREDIT
