Pemkot Samarinda Akan Bangun Rutan Percontohan
Rutan Sempaja Samarinda dinilai memperihatinkan karena sudah overkapasitas dan tidak manusiawi. Pemkot Samarinda merencanakan pembangunan rutan percontohan.
Hal ini setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun beserta jajaran Pemkot Samarinda melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Samarinda Sempaja, Rabu, 7 Februari 2024.
Menurut wali kota kondisi rutan tampak sangat memperihatinkan. Ruang-ruang hunian yang tersedia sudah sangat overkapasitas. Bahkan jauh dari kata layak dan bisa dikatakan tidak manusiawi. Dari kapasitas ideal sekitar 400 orang kini dihuni sekitar 1.400-an orang.
“Jadi sungguh luar biasa. Bahkan ada satu ruangan dihuni sampai 90 orang. Ada yang dihuni 30-40 orang. Secara ukuran kesehatan, sirkulasi udara, kemudian penggabungan yang terlalu padat itu tentu dari sisi medis itu kurang. Dan tidak memenuhi standar untuk layak dikatakan sebagai sebuah tempat hunian yang memenuhi syarat sehat ya,” kata wali kota.
Untuk mengatasi hal itu, wali kota punya beberapa perencanaan, jangka panjang dan juga jangka pendek.
Pertama, Pemkot Samarinda siap menghibahkan sekitar 9-10 hektare tanah yang dimiliki untuk dibangun rutan percontohan sekaligus mengurangi beban di Rutan Sempaja.
“Kami itu punya tanah di samping Lapas Narkotika. Dan kami sudah meminta kepada PUPR untuk menyiapkan konsepnya setelah berkoordinasi dengan Kakanwil,” tambah Andi Harun.
Rutan percontohan itu, diproyeksikan akan sangat manusiawi. Dilengkapi dengan sarana prasarana binaan pengembangan diri. Mulai dari kewirausahaan, sampai kreativitas peningkatan kapasitas diri bagi tahanan.
Sementara jangka pendeknya, bangunan rutan yang sudah ada akan diperbaiki sesuai kebutuhan. Utamanya, peningkatan ruang agar tidak sampai melebihi kapasitas termasuk fasilitas kesehatan.
“Fasilitas kesehatan kalau bisa terakreditasi. Dan untuk menuju ke klinik yang terakreditasi tentu ada prasyarat yang harus dimiliki seperti tata ruang dan kebutuhan ruang. Nah, kami juga siap untuk membantu Rutan Sempaja untuk itu,” kata Andi Harun kepada media.
Selain itu, di bagian halaman juga wali kota pengin untuk dilapisi aspal. Sebagai bentuk dari meningkatkan pelayanan publik.
Setelah kunjungan ini, kata Andi Harun, pihaknya akan melakukan rapat perencanaan detail eksekusi dari temuan kunjungan yang dilakukan.
Karena Rutan masuk dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, wali kota berencana untuk berkoordinasi dengan Menkumham, juga PJ Gubernur untuk alternatif alokasi dana, entah APBN atau APBD Kaltim. (ens/nus)
BACA JUGA