Kaltim Berhasil Turunkan Angka Stunting Hingga 18,3 Persen

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan komitmennya dalam upaya penurunan angka stunting daerah. Komitmen tersebut dibuktikan dengan pencapaian penurunan angka stunting dalam setahun terakhir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni menyatakan bahwa angka stunting di Kaltim tercatat sebesar 22,9 persen pada tahun 2023, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar satu persen dari tahun 2022, yang sebelumnya mencapai 23,9 persen.

“Bahkan kalau kita melihat dari data e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Kaltim berhasil menekan angka stunting hingga 18,3 persen per Desember 2023 dan 14,5 persen per Juni 2024,” kata Sri Wahyuni. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekda Kaltim di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerja percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (13/8/2024).

Meskipun kewenangan penurunan stunting berada di tingkat kabupaten/kota, Pemprov Kaltim tetap melakukan intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting sesuai dengan target nasional. Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp 75 juta per desa untuk mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Jadi kita harapkan kabupaten/kota bisa memiliki inovasi penanganan stunting. Misalnya dengan aktivasi Posyandu. Lakukanlah kegiatan-kegiatan kreatif. Misalnya perayaan ulang tahun balita, jadi posyandu tidak hanya sekadar tempat pengukuran atau penimbangan balita,” tambah Sekda. 

Salah satu contoh keberhasilan penurunan stunting terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di mana berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting di Kukar berhasil turun dari 27,1 persen pada tahun 2022 menjadi 17,6 persen pada tahun 2023. Keberhasilan Kukar ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Kaltim dalam menurunkan prevalensi stunting.

“Dukungan dari kader Posyandu sangat berpengaruh. Di Kukar, para kader pendamping diberikan bantuan kendaraan operasional untuk memudahkan penjemputan balita stunting,” jelas Sekda.

Sementara itu, Koordinator Program Manager (KPM) Satgas Stunting Kaltim, Masdar John, menambahkan bahwa meskipun angka prevalensi stunting di Kaltim masih berada di atas angka nasional, upaya keras terus dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Benua Etam.

“Perlu sinergitas ,kolaborasi,dan pendekatan pentahelix untuk mencapai target 12,8 persen di tahun 2024. Walaupun Bappenas telah melakukan revisi target untuk Kaltim di tahun 2024 di angka 21,3 persen,” pungkasnya. (KRV/PT)

Tinggalkan Komentar