Investasi di IKN Nusantara Tinggi, Menteri Basuki Minta Anggaran Ditambah

ibu kota nusantara nusantara

Menteri Basuki mengajukan usulan tambahan anggara untuk proyek IKN Nusantara pada Kemenkeu yang dinakhodai Sri Mulyani. Karena nilai investasi dari swasta meningkat lebih dari 25 kali lipat.

Pemerintah berniat mempercepat pembangunan IKN Nusantara tahun depan. Usai melihat antusiasme swasta dalam dan luar negeri yang ingin berinvestasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bilang telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN 2023.

“Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan tidak lanjut arahan presiden untuk pengembangan zona 1B dan 1C. Kami telah mengirimkan surat kepada KU.0101-Mn/2210 untuk kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023 sebesar Rp12,7 triliun,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin 28 November, mengutip dari CNBC.

Menteri Basuki menjelaskan untuk land development wilayah kawasan inti 1B dan 1C. Mencakup pembangunan jalan logistik, akses KIPP, dan pembangunan rumah ASN.

Peningkatan jumlah investasi ke IKN Nusantara ini kata Menteri Basuki. Berawal setelah market Sounding dari Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2022. Merespons minat pengusaha ini, presiden lantas meminta pembangunan tidak hanya di kawasan utama alias KIPP 1A, namun juga dikembangkan ke zona 1B dan 1C.

“Kuartal-II tahun 2023 nanti Presiden mau ajak investor memerintahkan atau menawarkan daerah mana yang akan dibangun rumah sakit dan lainnya tadi,” lanjut Basuki.

Basuki mencatat, minat investasi IKN Nusantara melonjak 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan ketika masa sosialisasi. Dari 38 hektare menjadi 965 hektare. Minat dari swasta ini mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan perkantoran.

Investasi dari fasilitas pendidikan di IKN kawasan zona 1B sebesar 41 hektare, kesehatan seluas 29 hektare, perumahan 145 hektare pada kawasan zona 1A dan 1B, dan perkantoran (jasa dan komersial) seluas 14,4 hektare. (ava)

Tinggalkan Komentar