Anggota DPRD Kaltim Damayanti Soroti Pendidikan di Kaltim, Mulai dari Merdeka Belajar hingga Insentif Guru

Anggota DPRD Kaltim Damayanti menyoroti masalah pendidikan di Kaltim saat ini. Ia menyebut kurikulum Merdeka Belajar memang perlu dikaji ulang.

Menurutnya sistem itu tidak efektif jika ingin diterapkan di pendidikan di Indonesia dengan berbagai persoalan yang belum selesai.

“Kalau saya secara pribadi, melihat rasa tanggung jawab pelajar terhadap belajar agak kurang, karena mereka lebih dibebaskan,” katanya belum lama ini.

Selain masalah kurikulum yang perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat, menurut Damayanti, Pemprov Kaltim jangan sampai lupa dengan permasalahan internal di Kaltim sendiri. Misalnya masalah insentif guru yang belum merata.

Menurut Damayanti, insentif guru di level sekolah SMP ke bawah, alias yang dipegang oleh pemerintah kabupaten/kota masih belum sebanding jika dibandingkan dengan insentif guru di level SMA dan SMK yang dipegang oleh provinsi.

Damayanti mengaku menaruh perhatian pada para guru. Sebab baginya, guru merupakan yang terpenting dari sektor pendidikan. Memiliki peran mencetak generasi yang emas dan unggul untuk masa depan.

“Pemprov berkontribusi untuk insentif guru di kabupaten kota baik itu Paud–SMP nanti yang kita dorong,” pungkasnya.

Diketahui, beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan di Indonesia secara nasional menganut kurikulum Merdeka Belajar. Melalui kurikulum tersebut siswa dan guru menjadi memiliki lebih banyak kebebasan dalam proses belajar mengajar.

Penerapan kurikulum baru itu, dengan harapan, proses belajar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing siswa, fokus tekstual dan menghafal namun memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi.

Sayangnya kondisi pembelajaran di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa catatan justru muncul karena sistem kurikulum yang merdeka itu. Bahkan sejumlah pihak menilai terdapat kemunduran secara akademis yang terjadi secara struktural. (kf/red)

Berita lainnya di Google News