DPRD Kaltim Bahas APBD 2025 dan Perubahan APBD 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-25 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (20/8/2024).
Rapat tersebut membahas Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dihadiri oleh 29 anggota dewan. Dalam sambutannya, Samsun menjelaskan bahwa pada Rapat Paripurna sebelumnya, Penjabat Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Sri Wahyuni, telah memaparkan penjelasan terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2025 serta Perubahan APBD 2024.
“Berdasarkan tata tertib DPRD Kaltim, tahapan selanjutnya sesuai dengan agenda hari ini adalah tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap dua Ranperda tersebut,” ujar Samsun.
Delapan fraksi, yaitu Fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, PAN, PKB, PPP dan Demokrat Nasdem, menyampaikan pandangan dan tanggapan mereka melalui juru bicara masing-masing. Rancangan APBD 2025 ini merupakan kebijakan anggaran yang berada dalam masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 menuju RPJMD baru yang akan disusun oleh pemerintahan mendatang.
Penyusunan R-APBD 2025 didasarkan pada rancangan pembangunan daerah Kaltim yang tengah disusun. Beberapa isu penting yang menjadi sorotan, antara lain, permintaan dari setiap fraksi agar Pemerintah Provinsi Kaltim memperhatikan penguatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan angka prevalensi stunting, serta percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Selain itu, peningkatan pemberdayaan gender, percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian utama.
“Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar, kualitas air, udara, dan lahan, penurunan emisi karbon, serta perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian utama,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Sapto Setyo Pramono.
Hadir dalam rapat ini, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi, Sekretaris DPRD Kaltim, Dra. Hj. Norhayati Usman, serta pejabat dari lingkungan Pemprov Kaltim dan Forkopimda. (rey/pt)
BACA JUGA
KREDIT
