Gaduh Bentuk dan Nilai Pembangunan Tugu Pesut, Komisi III DPRD Panggil Dinas PUPR
Tugu Pesut Mahakam yang dibangun Pemkot Samarinda menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mulai bentuknya yang tak wajar hingga anggaran pembangunan yang dinilai berlebihan.
Tugu Pesut setinggi 8 meter yang kini berdiri kokoh di kawasan simpang empat Lembuswana dirancang dengan dominasi warna fusia. Bahan baku utamanya, berasal dari sampah plastik yang didaur ulang.
Tak hanya menjadi elemen estetika kota, rupanya, tugu ini memiliki pesan mendalam. Kehadiran tugu ini menggambarkan ekosistem khas Sungai Mahakam yang identik dengan Ikan Pesut. Kini, kehadiran mamalia air tawar tersebut terancam punah.
Diketahui, Tugu Pesut yang mereferensi pada bentuk siluet Ikan Pesut Mahakam ini menghabiskan anggaran sebesar Rp1,1 Miliar. Publik menilai, bentuknya yang dianggap aneh dinilai tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan.
Meski memperoleh banyak pro kontra, Tugu Pesut yang sekarang menjadi ikon baru Kota Tepian ini merupakan hasil revitalisasi dari Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha yang sebelumnya sudah pernah ada.
Merespons kegaduhan yang terjadi di kalangan masyarakat, DPRD berencana memanggil Dinas PUPR Kota Samarinda untuk menuntut kejelasan. Utamanya menyoal transparansi alokasi anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan kepada instansi terkait.
Rencananya, rapat koordinasi dengan Dinas PUPR akan dijadwalkan usai masa reses berakhir. “Dalam waktu dekat. Mungkin paling tidak minggu kedua atau ketiga itu estimasinya. Karena kan minggu pertama kita masih kegiatan reses, ya,” ucapnya saat dikonfirmasi Kaltim Faktual Senin (3/2) kemarin.
Politikus Partai Gerindra ini bilang, rapat koordinasi yang akan berlangsung tidak hanya membahas transparansi anggaran Tugu Pesut. Namun, juga menyoal perencanaan pembangunan infrastruktur lain di Kota Samarinda.
“Rencananya, mungkin bukan hanya masalah Tugu Pesut saja. Artinya kita ingin juga melakukan fungsi kontrol kita sebagai dewan terkait kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kota Samarinda. “Yang berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir dan perencanaan pembangunan tahun 2025-2026 juga nanti kita akan koordinasikan,” tambah Deni.
Bagi Deni, langkah ini merupakan salah satu upayanya untuk membangun sinergi. Sinergi yang baik, kata Deni, merupakan kunci pembangunan tepat guna. “Sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan hanya masalah Tugu saja sebetulnya. Kita ingin koordinasi menyeluruh. Artinya nanti salah satunya pun kita akan mendiskusikan terkait masalah tersebut,” pungkas Deni. (nkh/kf/nus)
BACA JUGA
KREDIT
