Indeks Angka Rumah Layak Huni di Kaltim Naik 2,83 Persen
Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim menggelar Rapat Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), Rabu (20/11/2024).
Program RLH ini merupakan kerja sama dengan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Rapat dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankan serta perusahaan-perusahaan yang di Kalimantan Timur.
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, mengatakan, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan RLH bagi masyarakat. Saat ini, kata dia, pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) telah mencapai 348 unit dengan total dana sekitar Rp39 miliar.
“Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi kontribusi dari perusahaan-perusahaan dan pihak Kodam di Kaltim yang telah mendukung program ini,” ungkap Arief.
Arief menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih banyak masyarakat Kalimantan Timur yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan penghasilan, ketiadaan lahan, serta status ekonomi yang tergolong kurang mampu.
Untuk itu Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan melalui program RLH.
Dirinya membeberkan, Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap, yaitu: angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 6,31 persen, Tahun 2023 sebesar 6,19 persen, dan diharapkan tahun 2024 Indeks angka kemiskinan menurun menjadi 5,78 persen.
“Tahun 2025 menjadi 5,67 persen dan tahun 2026 menjadi 5,5 persen,” jelasnya.
Berdasarkan data Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, Indeks angka Rumah Layak Huni mencapai 73,18 persen, naik sekitar 2,84 persen dari tahun sebelumnya.
Pemerintah koordinasi Badan Pengelola Rumah Layak Huni dan instansi/stakeholder terkait telah membangun sebanyak 306 Unit, pencapaian ini dapat mengurangi angka Rumah Tidak Layak Huni sebesar 0,09 persen “Masih terdapat 26,73 persen yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni,” tambahnya.
“Dengan koordinasi yang baik, kita berharap program RLH tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan RLH di Bumi Etam. (rey/pt/portalkaltim/nus)
BACA JUGA
KREDIT
