Isran: Kualitas Layanan Publik Meningkat
Dalam lima tahun masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi (Isran-Hadi), program kerja yang disusun pada periode kepemimpinan 2018-2023 banyak yang mencapai hasil memuaskan.
Demikian penyampaian laporan di akhir masa jabatan Isran-Hadi dalam Rapat Paripurna ke-32, Selasa 12 September 2023 di Kantor DPRD Kaltim.
Beasiswa Kaltim tersalurkan dengan baik. Kualitas pelayanan publik meningkat. Perpajakan IUPK batu bara berkontribusi 15 triliun. Dan terobosan lain mencapai hasil yang diharapkan.
Isran-Hadi memiliki 5 misi dan 6 program prioritas. Program prioritas yang digagas yakni peningkatan daya saing SDM dan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah, penguatan pemerataan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, serta peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.
Gubernur Isran mengungkapkan, dalam lima tahun kepemimpinannya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT).
“Sampai lima tahun terakhir menembus 1,2 Triliun untuk BKT dan semua tanpa APBD Perubahan,” ungkapnya.
Selain program BKT, Isran juga membanggakan pencapain kompensasi carbon fund yang menembus dana hingga 1,6 triliun.
Pencapaian berikutnya tentang perpajakan IUPK perusahaan batu bara yang mencapai 10 persen total angka setiap auditnya.
“Kalkulasi saya dengan hitungan sekarang bisa mencapai hingga 15 triliun setiap tahun,” jelasnya.
Selain itu, pencapaian dalam Industri pengolahan sumber daya alam (SDA) berupa pendirian industri nikel terbesar di Indonesia yang menghabiskan 800 MW. Dan rencananya pemprov Kaltim juga akan membangun perusahaan industri energi terbarukan di negara Thailand.
“Ini jadi terobosan besar yang membawa nilai tambah bagi ekonomi kita,” kata Isran.
Di luar itu, Isran membanggakan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di beberapa kabupaten/kota di Kaltim yang melibatkan pengelolaan dana CSR perusahaan swasta dalam prosesnya dan membawa peran besar bagi masyarakat pra sejahtera. (dmy/kf/nus)
BACA JUGA
KREDIT
