Pemkot Samarinda Kencangkan Ikat Pinggang, Pembangunan Daerah Ikut Terhambat

efisiensi anggaran
Wali Kota Samarinda Andi Harun. (nkh/kf)

Pemkot Samarinda harus kencangkan ikat pinggang karena kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Wali Kota Samarinda Andi Harun akan menggunakan strategi pembiayaan secara bertahap.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan itu, Prabowo meminta hampir seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran. Utamanya pada sejumlah pengeluaran yang tidak perlu. Mencakup belanja operasional dan non-operasional. Pemangkasan anggaran targetnya mencapai Rp 306,69 triliun pada 2025 dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Menyasar belanja ATK, percetakan dan suvenir, sewa gedung, anggaran seremonial, hingga perjalanan dinas, tanpa menyentuh belanja pegawai.

Selain berdampak pada sejumlah kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintah pusat, regulasi itu juga ikut memangkas dana transfer ke daerah yang ikut menyumbang APBD. Termasuk Kota Samarinda. APBD Pemkot Samarinda akan ikut terdampak.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku akan mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut. Meski APBD Pemkot Samarinda akan ikut terpangkas dan memengaruhi sejumlah proyek dan program pembangunan daerah. “Yang paling penting adalah bagaimana mengatur belanja kita yang prioritas,” katanya, mengutip Kaltim Faktual, Jumat , 12 Februari 2025.

Selanjutnya ia akan menggunakan strategi pembiayaan secara bertahap. Konsekuensinya, kegiatan akan berjalan lebih lambat dari target. Jika suatu proyek atau program selesai dalam setahun, maka kemungkinan akan berubah menjadi dua tahun.

Pihaknya sudah memperhitungkan jika Pemerintah Kota Samarinda harus mengadaptasi kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran yang itu. Meski proyek berjalan lambat, namun pembagian anggaran akan menyentuh seluruh kebutuhan. “Inovasi dan kreativitas kepala daerah di semua level pemerintahan menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian bagi semua.”

“Dengan strategi pembiayaan kegiatan pembangunan secara bertahap, semua kegiatan bisa berjalan. Mudahan semua bisa berjalan sukses. Mohon doanya,” pungkasnya. (ens/kf/nus)

Tinggalkan Komentar