Pemprov dan DPRD Kaltim Setujui Ranperda Inisiatif PUG Jadi Perda
Pemprov dan DPRD Provinsi Klaimantan Timur (Kaltim) sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Hal itu ditetapkan pada Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023).
Mewakili Pj. Gubernur Kaltim, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltim, Riza Indra Riadi dalam pendapat akhir Kepala Daerah menyampaikan, apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada DPRD Kaltim terkhusus untuk Komisi IV yang telah menyelesaikan Ranperda tersebut.
Menurut Riza, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara Nasional dan sistematik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan.
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, berangkat dan bergerak dari adanya dinamika penyelenggaraan PUG yang lebih variatif, komprehensif, terarah dan teratur yang digagas oleh Pemerintah Pusat sehingga diharapkan dapat lebih aplikatif.
“Salah satunya adalah dalam proses penyelenggaraan. Dimana tahapan penyelenggaraan menjadi tujuh tahapan yang kemudian dari hasil tersebut pembahasan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016, tentu akan dapat mendongkrak keberhasilan dan sebagai daya ungkit untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),”Pungkas Riza
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Hj. Puji Setyowati menjelaskan bahwa, sebagai mana diketahui pembahasan perubahan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan pada rapat paripurna ke 37 DPRD Kaltim tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan oleh alat kelengkapan dewan sesuai dengan pembidangannya dan telah mendapatkan tanggapan dari setiap Fraksi.
Oleh karena itu, dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah menjadi perda, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendukung terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) yang dapat dijadikan sebagai pedoman serta arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender.
Dengan demikian upaya akselerasi perubahan perda yang dilaksanakan Komisi IV diharapkan mampu mendorong strategi Pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia di Provinsi Kaltim melalui kebijakan dan program yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
“Kesetaraan gender adalah dimana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,”ucapnya. (rey/pt/diskominfo/red)
BACA JUGA
KREDIT
