Pengecekan Jembatan Mahakam I Menunggu Persetujuan KemenPUPR
Pengecekan menyeluruh pada kondisi Jembatan Mahakam I tinggal menunggu persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Investigasi ini akan melibatkan tim ahli dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang akan menilai kondisi jembatan secara menyeluruh.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertanggungjawab akan itu, sedang menunggu disposisi dari kementerian.
“Kami sudah bersurat. Mudah-mudahan minggu ini kalau cepat lebih baik karena ini yang ditunggu masyarakat,” ujar Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 BBPJN Kaltim, Akmizal saat Jumpa Pers “Rekayasa Lalu Lintas Rencana Penutupan Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda” di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Selasa (25/2/2025) kemarin.
Menurut Akmizal, ada tiga aspek utama yang akan diteliti oleh tim ahli. Pertama aspek geometrik jembatan, perilaku dinamis jembatan, dan struktur jembatan itu sendiri.
Waktu yang diperlukan oleh tim ahli untuk melakukan penelitian di lapangan diperkirakan kurang lebih dua minggu. Selama proses penelitian, Jembatan Mahakam I akan ditutup untuk sementara waktu.
“Selain itu, perlu dievaluasi struktur jembatan ini komprehensif, perlu dilakukan oleh tim setelah turun dari lapangan. Kita harapkan hasilnya lebih baik dan masyarakat bisa memanfaatkan kembali jembatan kita,” lanjut Akmizal.
Tim ahli akan melihat batasan-batasan toleransi yang diberikan kepada jembatan. Semua standar akan disampaikan secara lebih detail setelah mereka turun ke lapangan.
“Saya kira masyarakat dapat bersabar. Setelah ahli selesai melakukan penelitian yang diperkirakan perlu waktu dua minggu, maka perlu lagi beberapa hari untuk mengolah hasil penelitian hingga diperoleh kesimpulan akhir akan kondisi jembatan,” kata Akmizal.
Fender yang hancur harus diganti karena menjadi komponen yang mengamankan pilar tak bergesekan langsung dengan kapal yang melintas di bawah jembatan.
BBPJN juga mengklaim ke pihak penabrak. Ada dua opsi yang diberikan, bayar ganti rugi ke kas negara sedangkan perbaikannya akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR atau membangun sendiri dengan arahan dari Kementerian PUPR. (Prb/ty/nus)
BACA JUGA
KREDIT
