Sigit Wibowo Berharap Pemerintah dan Swasta Beri Ruang untuk Penyandang Disabilitas
Sigit Wibowo meminta pemerintah dan perusahaan swasta tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Selain ada perdanya, mereka sejatinya punya hak yang sama dengan semua orang.
Hingga saat ini, problematika terbesar bagi penyandang disabilitas adalah sangat terbatasnya lowongan pekerjaan buat mereka. Tidak banyak perusahaan, bahkan kantor pemerintahan yang mau menerima mereka sebagai pegawainya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Pemprov Kaltim sudah menunjukkan keberpihakan pada penyandang disabilitas. Yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Kehadirannya di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur pada 30 Oktober 2022 adalah untuk menyosialisasikan perda tersebut pada masyarakat.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh ibu-ibu pengurus Dasawisma, tokoh masyarakat, dan tentu penyandang disabilitas. Sigit mengaku terkesima dengan antusiasme warga setempat. Terhadap sosialisasi ini.
“Maksud dan tujuan sosilisasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Bahwa saudara kita penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam konteks pratisipasi dan pembangunan di masyarakat.”
“Namun, realitasnya masih banyak stakeholder baik pemerintahan dan swasta kita belum memahami secara utuh Perda ini.”
“Di antara yang tertuang dalam perda ini. Kantor pemerintahan diwajibkan merekrut saudara kita penyandang disabilitas dua persen dari total pegawai. Sedangkan untuk perusahaan minimal satu persen dari jumlah kariyawan,” ungkap Sigit
Sigit berharap Perda ini bisa diterapkan di Pemerintahan Kota Balikpapan. Agar kota ini menjadi percontohan kota yang layak dan humanis bagi penyandang disabilitas.
“Kami berharap eksekutif bisa memberikan perhatian penuh terhadap para penyandang disabilitas. Jangan sudah ada Perda tapi tidak terlaksana dengan baik, dan jangan lupa untuk di sosialisasikan Perda ini,” harapnya.
Bagus, penyandang disabilitas yang turut hadir dalam sosialisasi itu ikut berbicara. Sepengetahuannya, Pemkot Balikpapan masih kurang memberi ruang pada penyandang disabilitas.
“Seperti contoh di sekolah umum masih ada yang belum menerima penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan.”
“Kami berharap melalui Perda ini bisa diterapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan menerima penyandang disabilitas jadi pegawainya,” tuntas Bagus. (AVA)
