Soal Pengambilan Sampah Langsung ke Rumah, Samri Sebut Tarif Terlalu Tinggi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mendukung rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda melayani pengambilan sampah dari rumah ke rumah.
Namun soal tarif, wakil rakyat menganggap perlu perumusan sehingga tidak memberatkan masyarakat.
DLH berencana menaikkan tarif retribusi sampah menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu. Itu setelah diperhitungkan dari jarak rumah ke TPS dan ongkos bolak-baliknya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra mengaku sangat sepakat jika rencana itu dilaksanakan. Menurutnya lebih bagus jika sampah langsung diambil dari rumah ke rumah.
“Saya belum lama ini dapat laporan dari masyarakat. Ada TPS yang menumpuk sampai menutupi badan jalan. Jadi itu bagus,” jelas Samri Rabu, 13 Maret 2024.
Meski setuju, namun tarif yang dikemukakan DLH menurut Samri terlalu berat. Menurutnya tambahan tarif itu memang perlu. Karena pengambilan sampah dari rumah ke rumah perlu tambahan orang dan biaya.
Samri menyarankan untuk Rp10 ribu atau maksimal Rp15 ribu. Angka itu, kata dia, masih bisa dijangkau masyarakat Samarinda.
“Anggaplah Rp500 rupiah per hari kan. Ketimbang warga setiap hari bolak balik ke TPS pakai kendaraan, cukup memakan waktu dan biaya.”
Menurutnya, rencana DLH juga bakal disambut baik masyarakat. Apalagi saat ini pengambilan sampah dari rumah ke rumah sudah mulai jarang. Dan juga bukan turunan tugas dari Pemkot Samarinda.
Untuk masalah SDM sendiri, Samri melakukan perhitungan. Karena tidak mungkin satu orang menarik sampah dari rumah ke rumah untuk satu kecamatan. Menurut Samri 1 RT minimal ada 1 orang.
“Jadi pemkot perlu menyiapkan 2.000 orang. Kalau 1 orang 1 RT. Atau bisa juga 1.000 orang. Jadi 1 orang untuk 2 RT. Dan diambil 2 hari sekali. Karena biasanya sampah rumah tangga menumpuk di 2 hari,” kata Samri.
Selain tambah banyak SDM, Samri juga turut memperhitungkan anggaran yang harus disiapkan oleh Pemkot Samarinda. Misalnya saja gaji per orang Rp1,5 – Rp2 juta dikali 2.000 orang.
Perbulannya bisa memakan sekitar 4 miliar. Apalagi kalau setahun. Bisa mencapai ratusan miliar. Hanya untuk mengambil menggaji pekerja pengambil sampah dari rumah ke rumah.
“Memang bukan biaya yang sedikit. Tapi kalau kita menarik pajak ke masyarakat harus sejalan dengan peningkatan pelayanan. Ini kan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”
“Jadi harus dihitung lagu. Kontribusi masyarakat berbanding lurus tidak dengan gaji petugas,” pungkasnya. (ens/nus)
BACA JUGA
KREDIT
