Desak Pemerintah Kaltim Serius Turunkan Angka Stunting

angka stunting kaltim

Angka prevalensi stunting di wilayah Kaltim pada tahun 2022 lalu mengalami kenaikan sebesar 23,9 persen atau meningkay sebanyak 1,1 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 22,8 persen.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Ananda Emira Moeis mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk menurunkan angka stunting di Kaltim ini.

Ananda Emira Moeis mengungkapkan angka stunting sebesar 23 persen masih di atas angka stunting nasional yang sebesar 19,3 persen.

“Anak-anak stunting rentan mengalami gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Mereka juga lebih berisiko mengalami penyakit kronis di kemudian hari,” ungkapnya, Minggu 12 November 2023.

Lebih lanjut, Nanda menjelaskan stunting menggambarkan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan dari ukuran semestinya. Faktor-faktor pemicu stunting sangat kompleks dan harus ditangani dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.

“Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa,” katanya.

Lebuh lanjut, Nanda mendorong pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu. Ia berharap agar penanganan stunting bisa lebih dimaksimalkan agar bisa mencapai angka di bawah standard nasional.

“Posyandu berperan vital untuk menangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita,” ucapnya.

Di luar itu, Nanda juga mengingatkan sinergi tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menangani stunting. “Stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua,” jelasnya.

Politisi PDI-P ini penekanan bahwa penurunan angkat stunting dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selaras dengan kesiapan Kaltim menyongsong tantangan Ibu Kota Negara (IKN). “Kita penyangga utama IKN. Kita mesti menyiapkan SDM berkualitas yang mumpuni,” pungkasnya (dmy/jek/nus)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Tinggalkan Komentar