Anggaran Rp 16,6 Triliun Dialokasikan Ditjen Bina Marga untuk IKN Tahun Depan
Sebanyak 18 paket pekerjaan konektivitas pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024 dianggarkan menelan biaya Rp16,67 triliun.
Alokasi itu dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
“Anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp16,67 triliun,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Hedy mengatakan, bahwa total anggaran sebesar Rp16,67 triliun tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN.
Adapun 18 paket pekerjaan Bina Marga untuk pembangunan IKN pada tahun depan terdiri dari pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, peningkatan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, paket pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga Logistik termasuk Jalan Akses.
Kemudian pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, pembangunan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN.
Paket pekerjaan lainnya meliputi pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karangjoang-KKT Kariangau, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT Kariangau- Simpang Tempadung, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang, pembangunan Jalan Akses Persemaian IKN Mentawir, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Lalu paket pekerjaan pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), pembangunan Jalan Akses Bandara Very Very Important Person (VVIP), pembangunan Jalan Bypass Pasar Sepaku.
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Segmen Riko – Rencana Outer Ring Road IKN, pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road – Simpang 3 ITCI.
Selanjutnya pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B Segmen Jembatan Pulau Balang – Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko, pembangunan Jalan Seksi 6C-1 Segmen Simpang 3 ITCI –Simpang 1B – Sumbu Kebangsaan Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). (Antara/nus)
BACA JUGA
KREDIT
