Asa Kaltim Berdaulat Energi (1): Tuntaskan Elektrifikasi, Terangi Desa Tertinggal

Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi sudah memikirkan hal itu. Setahuns etelah dilantik Pemprov dibawah pimpinannya menerbitkan Pergub No.8 tahun 2019. Isinya tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Secara garis besar, isinya berupa road map dari gagasan mewujudkan Benua Etam berdaulat dalam bidang energi. Tak hanya sebagai daerah penghasl, tapi daerah dan masyarakatnya dapat menikmati seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dari kekayaan energi tersebut secara langsung.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Munawwar. Terdapat lima sasaran yang menjadi target pemprov kaltim dalam program RUED tersebut.

Pertama, yaitu menargetkan rasio elektrifikasi (RE) bisa terpenuhi mencapai 100 persen atau tuntas pada 2025 mendatang. Saat ini angkanya sudah menyentuk 92,07 persen. Setidaknya masih ada waktu kurang dari 3 tahun untuk mengejar sisanya tersebut.

“Sasarannya adalah desa yang berada di kawasan perbatasan bisa menerima pasokan energi listrik sampai 600 Watt setiap hari,” jelasnya.

Sasaran berikutnya, yakni mempermudah masyarakat untuk mendapatkan BBM dan LPG. Jamak sebagai daerah lumbung energi, Isran-Hadi tak mau lagi ada antrian BBM dan LPG di Kaltim. Menjadi momok saban tahun dialami warga etam.

Soal ini, Pemprov akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar kebutuhan energi tersebut mudah diterima masyarakat. Di antara proyek yang digadang-gadang adalah jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Ketiga, terjaminnya ketersediaan listrik untuk kawasan industri di Kaltim, khususnya Kariangau, Bontang dan Maloy. Munawwar menjelaskan kebutuhan listrik di Maloy diperkirakan mencapai 90 MWH.

Keempat, memaksimalkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT). Targetnya bauran energi baru terbarukan (EBT) sudah mencapai 12,4 persen. “Dan Kelima, tercapainya sejumlah indikator energi. Seperti: elastisitas energi 0,45 di tahun 2025, pemakaian energi 13,05 TOE/miliar rupiah tahun 2025, pemakaian energi final per kapita 2,19 TOE tahun 2025. Dan terakhir pemakaian listrik per kapita 2.138 kWh di tahun 2025 (kWh/kapita/tahun).

“RUED ini targetnya ingin menjamin ketersediaan energi untuk masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan energi dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Tuntaskan Desa Tertinggal dari Listrik PLN

Untuk mewujudkan target elektrifikasi tersebut, mau tidak mau Pemprov harus menjamin ketersediaan pasokan listrik dapat dinikmati seluruh wilayah desa yang ada di Kaltim. Utamanya desa-desa perbatasan yang memiliki tantangan geografis.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut masih ada 199 desa belum teraliri listrik. Namun desa tersebut tidak benar-benar gelap atau tak memiliki aliran listrik. “Sudah berlistrik namun kebanyakan masih memanfaatkan listrik desa,” jelasnya.

Terkait hal ini, kata dia, Pemprov Kaltim sudah meminta PLN mendukung percepatan elektrifikasi ke desa-desa tersebut. Di antaranya membangun distribusi jaringan listrik. Ia yakin tak lama lagi semua desa akan tuntas dengan tersambung listrik PLN.

“PLN sedang berusaha melakukan percepatan pembangunan distribusi jaringan sehingga seluruh desa dapat teraliri listrik PLN,” tegasnya.

Dari data yang didapat, jumlah desa di Kaltim ada 1.038. Dimana yang sudah teraliri listrik PLN berjumlah 839 desa, non PLN 186 desa dan menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) 13 desa. Sehingga rasio desa berlistrik PLN adalah 80,83 persen.

Guna menyalurkan listrik ke desa-desa akan dilakukan dengan membangun PLTS komunal. Yaitu PLTS yang di pasang di suatu lokasi lalu di transmisikan dan di distribusikan kepada pelanggan.

PLTS komunal bisa berdiri sendiri dengan membangun jaringan mandiri yang kemudian didistribusikan ke pelanggan. Atau bisa juga interkoneksi dengan jaringan PLN.

“Untuk lokasi yang jauh dari jangkauan jaringan PLN, penyediaan listrik akan dipenuhi melalui pembangunan PLTS komunal,” pungkas Hadi. (*/bersambung)

BACA SELANJUTNYA:

Baca Juga:

Asa Kaltim Berdaulat Energi (2): Jajaki Energi Terbarukan, IKN Beri Keuntungan