Instruksi Jokowi di Stadion Kanjuruhan: Perbaiki Tata Kelola Persepakbolaan Indonesia

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak-pihak terkait memperbaiki tata kelola persepakbolaan Indonesia. Hal ini disampaikannya Rabu (5/10/2022) saat meninjau kondisi Stadion Kanjuruhan pascatragedi sepakbola yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) lalu.

Tinjauan ini untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu. Dari tinjauan itu, Jokowi menyimpulkan tragedi Kanjuruhan dikarenakan banyak faktor.

“Sebagai gambaran, tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Tetapi itu saya hanya melihat lapangannya,” kata Jokowi.

Dia menegaskan, tata kelola persepakbolaan Indonesia perlu diperbaiki secara keseluruhan. Baik dalam hal tata kelola pertandingan, stadion, penonton, hingga pengamanan.

Jokowi menyebut FIFA selaku Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) siap membantu memperbaiki tata kelola tersebut.

“Saya kira kita memang perlu evaluasi total semuanya. Baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan. Semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi, jelas semuanya,” urainya.

Orang nomor satu di republik ini juga menjelaskan, pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF). Yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Tim tersebut dibentuk untuk mencari tahu secara detail penyebab utama tragedi di Stadion Kanjuruhan.

“Kita tahu telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam. Kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya, sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang,” terang Jokowi.

Tim gabungan ini, sambungnya, bakal mengumpulkan fakta dan segala informasi dari berbagai pihak. Untuk kemudian disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Tim akan berbagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Sanksi dari PSSI ada. Pidana nanti yang mengumumkan dari Polri, jadi dibagi-bagi. Audit untuk bangunan nanti yang menyampaikan adalah dari Kementerian PU, tetapi secara keseluruhan nanti tim gabungan independen pencari fakta yang akan menyampaikan,” urai Jokowi. (***)