Masyarakat Hukum Adat

Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen untuk bersama-sama membangun tatanan masyarakat. Khususnya dalam konteks pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Melalui  pengakuan dan perlindungan yang merupakan bagian dari salah satu amanat kontitusi negara. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto mengungkapkan, masyarakat hukum adat adalah komunitas yang memiliki tata kelola, norma, dan tradisi […]

Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur tak boleh melepaskan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Sebab Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki kearifan lokal yang sangat berharga. Pengetahuan dan praktik yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam, serta dalam berinteraksi sosial, bisa menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi masyarakat luas. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala […]