Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Sukmawati meminta proses pengangkatan PPPK dilakukan secara transparan dan tanpa pilih kasih. Diketahui, Presiden RI Jokowi yang telah menetapkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menetapkan akan mengangkat pegawai honorer menjadi PPPK. Sukmawati menegaskan mendukung rencana pemerintah tersebut. “Saya sih berpendapat sepanjang itu benar […]
DPRD Kaltim mendorong kesejahteraan pegawai satpol PP untuk bisa diangkat sebagai PPPK. Hal demikian diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Kata dia, dewan kini tengah memperjuangkan anggota Satpol PP yang saat ini masih berstatus sebagai tenaga honorer, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Bahkan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim kemarin, […]
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun tegas menolak kebijakan baru tentang tenaga honorer yang disahkan melalui UU Nomor 20 Tahun 2023. “Kaltim ini banyak ribuan perut yang bergantung kepada honorer. Bahkan bisa jutaan perut.” Kenapa saya katakan jutaan perut, karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu. Barangkali mereka punya orang […]
Pemerintah Provinsi Kaltim kembali membuka pendaftaran (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pengadaan tahun 2023. Sebanyak 4.427 formasi terdiri dari 2.493 tenaga guru, 1.600 tenaga kesehatan dan 334 untuk tenaga teknis disediakan. Namun, jumlah tersebut dinilai tidak sebanding jika dikomparasikan dengan jumlah tenaga honorer di Kaltim yang mencapai 10.886 orang. Pengadaan Calon Aparatur Sipil […]
Sebanyak 446 tenaga kesehatan menerima Surat Keputusan Gubernur tentang Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2022. Penyerahan SK secara simbolis diserahkan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, di Pendopo Odah Etam, Kamis (4/5/2023). Penetapan SK Pengangkatan PPPK tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.2.5/4800/BKD-II tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Di hadapan para […]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tengah mencari solusi bersama terkait rencana pemberhentian Baca Juga: Rakernas APPSI Berlangsung di Kaltim, Bahas Dukungan IKN, DBH hingga Soal Honorer . Hal itu ia sampaikan, saat hadir sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), […]
Ada seribu lebih kuota formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Tepatnya 1.417 formasi. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Deni Sutrisno, Kamis (22/9/2022) dalam siaran pers. Seleksi 2022 kali ini dibuka khusus untuk formasi PPPK, sebagaimana diatur dalam UU ASN/2014 kemudian PP Nomor 11/2017, dan PP […]
