Keputusan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2024, mendapat respons penolakan dari DPRD Kaltim. Eks Gubernur Kaltim Isran Noor yang sangat vokal menyuarakan pembatalan aturan tersebut. Menjadi satu di antara faktor kenapa pengesahan UU ASN mundur. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, H. J. Jahidin S […]
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun tegas menolak kebijakan baru tentang tenaga honorer yang disahkan melalui UU Nomor 20 Tahun 2023. “Kaltim ini banyak ribuan perut yang bergantung kepada honorer. Bahkan bisa jutaan perut.” Kenapa saya katakan jutaan perut, karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu. Barangkali mereka punya orang […]
Rancangan Undang-Undang (RUU ASN) diharapkan menjadi kado bagi tenaga honorer atau non-ASN di pemerintahan. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tinggal disahkan dalam rapat pleno pada masa persidangan DPR RI mendatang. “Mudah-mudahan ini kado yang sangat dinanti oleh para […]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan saat ini pemerintah sedang memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau yang sering disebut sebagai honorer. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari jalan terbaik terkait penataan Baca Juga: Jokowi Geram, Minta Tindak Tegas […]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tengah mencari solusi bersama terkait rencana pemberhentian Baca Juga: Rakernas APPSI Berlangsung di Kaltim, Bahas Dukungan IKN, DBH hingga Soal Honorer . Hal itu ia sampaikan, saat hadir sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), […]
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor meminta kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas agar tidak ada pemberhentian untuk Baca Juga: Kaltim Biayai Tenaga P3K 1.474 Orang di instansi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. “Hari ini kami sedang meng-exercise, mencari alternatif terbaik untuk tenaga-tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi sudah mulai […]
