Kurangi Dampak PHK, Pemerintah Optimalkan Program Padat Karya

Pemerintah terus berupaya megoptimalkan program padat karya untuk meminimalisir dampak maupun potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mulai menyasar tenaga kerja di tanah air.

“Pencegahan risiko dan potensi PHK bagi para pekerja di Indonesia menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Paripurna,” kata Menteri koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Menko Perekonomian menuturkan, Presiden Jokowi meminta agar dalam jangka pendek pemerintah pusat maupun daerah mendorong penggunaan dan pembelian produk dalam negeri. Hal itu disebut sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi potensi badai PHK.

“Catatan dari Pak Presiden, pertama untuk mencegah risiko potensi PHK dalam jangka pendek mendorong belanja pusat dan daerah dalam menggunakan produk dalam negeri,” ungkap Airlangga.

Ditambahkannya, dalam jangka menengah pemerintah akan melakukan perbaikan struktural untuk industri hulu ke hilir, mulai dari urusan rantai pasok, sumber daya manusia, riset dan pengembangan dan juga akses pasar bagi sektor industri untuk mencegah badai PHK.

Pemerintah juga akan mempercepat perjanjian dagang internasional CEPA Eropa dan kerja sama perdagangan dengan pasar non tradisional.

Pemerintah pusat dan daerah pun diminta untuk mengoptimalkan program padat karya dalam rangka menyerap tenaga kerja. Baik di desa maupun di kota. Pemerintah juga akan memperluas kerja sama antar pemerintah negara lain (G to G/government to government) untuk penyerapan pekerja migran.

“Kami juga akan mendorong inklusi keuangan melalui program PNM dan KUR. Kemudian melakukan program upskilling dan reskilling seperti Prakerja,” ungkap Airlangga. (ip)