DPRD Kutim Dorong Terwujudnya Kemandirian Daerah Secara Fiskal
Kabupaten Kutai Timur (Kutim) baru saja merayakan hari jadinya ke-24 tahun. Di tengah kemajuan yang signifikan, ternyata masih menyimpan persoalan. Salah satunya yakni tata kelola keuangan daerah.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur Faisal Rachman, mengungkapkan keprihatinannya tentang kemandirian fiskal daerah ini.
Sebab, meskipun Kutim memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat kemajuan ekonominya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengkhawatirkan, terkait ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pendapatan utama.
Faisal Rachman mengungkapkan bahwa sekitar 90% pendapatan daerah berasal dari DBH, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar Rp200 – Rp280 miliar rupiah.
“Ini menunjukkan bahwa Kutai Timur masih jauh dari capaian kemandirian fiskal yang diharapkan,” ucapnya.
Melihat potret ini, Faisal Rachman menyebutkan tantangan ke depan. Yakni bagaimana persoalan kemandirian fiskal harus segera diatasi.
Menurutnya, ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat adalah masalah yang perlu diperbaiki. Agar Kutim kedepan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bayangkan kalau PAD hanya sekitar Rp280 miliar, sementara APBD mencapai Rp9,7 triliun. Artinya, sebagian besar pendapatan berasal dari Dana Bagi Hasil.”
“Saya rasa hingga usia 24 tahun ini, kita harus mengakui bahwa kemandirian fiskal masih menjadi tantangan besar bagi Kutai Timur,” pungkasnya. (han/red)
BACA JUGA
KREDIT
