Upaya Tingkatkan Produksi Kedelai: Dari Bibit Lebih Unggul hingga Rekayasa Genetik

Sejumlah upaya dilakukan Pemerintah guna meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Di antaranya dengan menanam bibit varietas yang lebih unggul.

Malahan bila diperlukan, Pemerintah tak segan-segan memakai bibit produk rekayasa genetik atau genetically modified organism (GMO) maupun bibit impor.

“Menggunakan GMO kalau perlu, menggunakan bibit impor kalau perlu, dan tentu mempersiapkan bibit-bibit nasional atau lokal dengan varietas tinggi,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan pers, Senin (19/9/2022).

Dijelaskan, melalui penggunaan varietas yang lebih unggul ini diharapkan produksi kedelai di tanah air meningkat secara signifikan.

“Selama ini kedelai misalnya hanya [menghasilkan] 1,5 sampai 2 ton per hektare. Diharapkan kita bisa mendapatkan varietas yang mampu [berproduksi] di atas 3 sampai 4 ton per hektare,” papar Syahrul.

Kata dia, rendahnya volume produksi kedelai per hektare disinyalir memicu para petani beralih ke jagung. Hal ini berdampak pada tingginya impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan hingga mencapai di atas 90 persen.

“Selama ini petani itu lebih tertarik menanam jagung karena harga jagung sama dengan harga kedelai Rp5.000 itu kurang lebih. Kalau jagung dia per hektarenya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton,” terang mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.

Karenanya demi mendorong minat petani untuk menanam kedelai, Pemerintah bakal memberikan kepastian harga dengan menetapkan harga beli. Termasuk mendorong badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli hasil panen para petani.

“Bapak Presiden mengatakan, oke impor memang harus dilakukan, tetapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat. Tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam kedelai,” ungkap Syahrul.

Kementerian juga menyiapkan lahan untuk pengembangan kedelai hingga mencapai 351 ribu hektare. “sekarang baru tanam 67 ribu hektare dan tentu Oktober ini akan mulai tanam,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden Jokowi menekankan bahwa penetapan harga beli diperlukan agar petani tidak dirugikan.

“Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung pada impor. Salah satu arahan beliau adalah harganya dibuat agar petani tidak dirugikan. Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan daripada BUMN agar petani bisa memproduksi,” sebut Airlangga.

Terkait pengembangan area tanam kedelai, Menko Ekon mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar.

“Langkah berikut yang sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah itu untuk perluasan ke 300 ribu hektare, anggarannya sekitar Rp400 miliar. Dan tahun depan akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare,” pungkasnya. (***)