Dimodali Duit Rakyat, BUMN Harus Cermat saat Berivestasi Properti

Kemenkeu memberi peringatan pada BUMN. Agar tidak sembarangan dalam berinvestasi. Terutama di bidang properti. Agar tidak merugi dan membenai keuangan negara.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban meminta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tanpa terkecuali. Agar lebih cermat saat berinvestasi, terutama saat menanamkan modal di sektor properti.

Sikap tidak asal investasi itu diperlukan lantaran dana yang didapat beberapa BUMN juga berasal dari negara, yakni melalui penyertaan modal negara (PMN), yang tentunya menggunakan uang rakyat.

“Kami minta BUMN jika berinvestasi, pastikan investasi tersebut bermanfaat, karena saya sangat menghindari jika ada yang minta PMN,” ujar Rionald dalam acara Investor Gathering 2022 di Jakarta, Kamis.

Rionald menyarankan, investasi di sektor properti salah satunya bisa dilakukan BUMN melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Berdasar laporan Antara, pada 2022, pemerintah memberikan PMN kepada tujuh BUMN sebesar Rp38,5 triliun. Alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat penugasan dalam rangka pembangunan infrastruktur prioritas.

Hal itu dilakukan juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sempat rubuh akibat pandemi COVID-19.

Secara rinci, PMN 2022 diberikan kepada PT Waskita Karya sebesar Rp3 triliun untuk mendukung penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi. Lalu kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp1,08 triliun untuk mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.

PT Sarana Multigriya Finanasal (SMF) senilai Rp2 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan target 200 ribu unit (porsi 25 persen).

Modal pemerintah turut diberikan kepada PT Adhi Karya sebesar Rp1,97 triliun untuk investasi pada jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Regional Karian-Serpong.

Suntikan dana juga diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp23,850triliun untuk melanjutkan pembangunan delapan ruas Tol Trans Sumatera (JTTS), yang memiliki output bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.

Perum Perumnas juga mendapatkan PMN sebesar Rp1,56 triliun pada 2022 untuk peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah yakni pengadaan satu juta rumah, serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) turut mendapatkan PMN Rp5 triliun untuk pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang. (AVA)

Sumber: Antara