Ekonom Sarankan Pemerintah Stok Bapok Hindari Lonjakan Harga Jelang Ramadan

Ekonom Kaltim Purwadi Purwoharsojo meminta pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan barang pokok (bapok) menjelang Ramadan. Purwadi menggarisbawahi daerah pelosok karena akan terjadi lonjakan harga.

Purwadi melihat tren ekonomi jelang Ramadan di tahun ini, masih tak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga kebutuhan pokok juga dipastikan akan mengalami peningkatan. “Kalau kita bikin grafiknya trennya nggak jauh berbeda dengan di tahun sebelunnya. Pasti ada peningkatan dari sisi konsumsi masyarakat meski sedang puasa.” “Kalau kenaikan harga pasti ada, karena melonjaknya permintaan,” kata Purwadi Senin 3 Februari 2025.

Menurutnya pemerintah harus mulai mengantisipasi lonjakan harga itu dari sekarang. Agar, kenaikan tidak terjadi semakin tinggi hingga membuat barang langka atau menurunnya daya beli.

Pemerintah, kata Purwadi, harus menyiapkan stok barang pokok. Terutama untuk daerah pelosok Kaltim yang secara distribusinya sangat panjang. Hal itu harus menjadi perhatian.

“Kuncinya, barang harus terdistribusi dalam jumlah cukup dan harganya terjangkau. Apalagi wilahnya jauh-jauh. Kalau Samarinda, Bontang, gampanglah. Yang jauh yang harus jadi perhatian. Kalau distribusi macet atau terhambat, barang jadi mahal,” tambahnya.

Jika ketersediaan stok barang pokok bisa diantisipasi di awal, hal itu kata Purwadi, akan meminimalisir kenaikan harga. Jadi tidak terlalu melonjak tinggi. Pertumbuhan ekonomi masih bisa berjalan.

Jika harga mulai naik hingga pada batas tak wajar atau mencapai 50 persen, Purwadi meminta agar pemerintah segera melakukan intervensi. Misalnya pasar murah sebagai solusi jangka pendek. “Pasar murah saya sebetulnya tidak setuju dengan antisipasi sepotong-sepotong gitu. Tapi untuk solusi terdekat memang harus itu dulu. Pemerintah harus memberikan subsidi.”

Jika pemerintah sudah melakukan pengaturan pada kelancaran distribusi dan memastikan stok aman juga terjangkau, maka masyarakat tidak boleh panic buying. Apalagi sampai melakukan penimbunan.

“Pemerintah juga harus melakukan pengawasan ketat. Jangan sampai ada oknum penimbun dari masyarakat bahkan pejabat dari kasus sebelumnya,” pungkasnya. (ens/kf/nus)

Berita lainnya di Google News