Nilai Investasi 8 Proyek IKN Capai Rp58,4 Triliun, 2 Rumah Sakit dan 1 Hotel Sudah Beroperasi

: Presiden Jokowi dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan penjabat pemerintah saat meremsikan Istana Negara di IKN pada Jumat (11/10/2024)/Foto : Biro Komunikasi Publik PUPR

Nilai investasi pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang delapan rangkaian peletakan batu pertama (groundbreaking) mencapai Rp58,4 triliun.

Bahkan dari delapan proyek yang peletakan batu pertama sudah dilaksanakan beberapa di antaranya sudah operasional.

“Total investasi proyek dari delapan peletakan batu pertama itu capai Rp58,4 triliun,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (18/12/2024), dari Antara.

Pembangunan dari delapan peletakan batu pertama yang dilaksanakan sepanjang 2020 hingga 2024 yang kini operasional, antara lain Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina dan Hotel Nusantara.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kota Nusantara kerja sama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Sembcorp Singapore, yang mampu menyuplai listrik terbarukan 10 megawatt (MW) juga telah operasional.

Sampai saat ini kemajuan pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai 61,7 persen, ujar dia, dari 109 paket proyek dengan kontrak kerja antara 2020 hingga 2024.

OIKN memprioritaskan pembangunan fasilitas mendukung tiga pilar utama pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini untuk memastikan Kota Nusantara berfungsi secara penuh sebagai ibu kota negara.

Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara terus menunjukkan kemajuan signifikan, infrastruktur untuk sektor eksekutif di KIPP hampir rampung dan diperkirakan siap operasional pada 2025.

“Fasilitas itu akan dukung pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan secara bertahap,” katanya lagi.

Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, antara lain meliputi gedung DPR, MPR dan DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya bakal dilaksanakan memastikan keberlanjutan pemerintahan di Kota Nusantara.

Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif tersebut ditargetkan rampung pada 2028, bersamaan dengan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia yang sepenuhnya fungsional. (ant/nus)

Berita lainnya di Google News