Pemerintah Dukung UMKM Berperan di Rantai Pasok Industri Global

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena sektor ini mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51%. Selain itu juga menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Saat ini, kontribusi UMKM kepada ekspor nasional saat ini baru mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, masih di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%).

“Hal tersebut tentu saja menjadi pekerjaan besar kita. Pasalnya, Presiden Joko Widodo pernah berpesan agar UMKM kita tidak hanya harus terus naik kelas, go digital, menguasai pasar lokal, namun juga harus mampu go international untuk menembus pasar ekspor dan pasar global,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pembukaan “Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia” yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, dan Japan External Trade Organization (JETRO) Indonesia, di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sebagai bentuk dukungan ekspor oleh UMKM, Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional, dan di dalamnya tergabung Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Ekspor UMKM, di mana KADIN juga terlibat sebagai anggota di Satgas tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi langkah KADIN Indonesia dan Sampoerna untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar bisa naik kelas hingga merambah pasar global. Besar harapan saya melalui kegiatan seperti Pesta Rakyat UMKM ini dapat memunculkan berbagai bentuk kolaborasi baru untuk mendorong UMKM Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok industri global,” jelas Menko Airlangga.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai dukungan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk menunjang kegiatan ekspor, antara lain melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam. Di samping itu, Pemerintah sudah menugaskan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) untuk menyediakan pembiayaan bagi UMKM ekspor, di antaranya melalui Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi.

Dukungan program penguatan kapasitas UMKM ekspor, termasuk pembiayaan serta inovasi seperti pelatihan dan pendampingan berbasis digital, berperan penting untuk memperluas basis UMKM ekspor. Penyusunan database UMKM ekspor juga menjadi penting agar program dapat disinergikan dan tepat sasaran.

Peningkatan akses informasi pasar melalui keterlibatan perwakilan Indonesia di negara lain, diaspora Indonesia, serta lembaga di negara mitra juga perlu ditingkatkan untuk mendorong ekspor produk UMKM kita. Maka itu, Pemerintah mengapresiasi program WikiExport yang merupakan kerja sama KADIN dengan Jepang yang fokus pada pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan UMKM dengan para pelaku usaha dan buyer Jepang.

“Dengan diluncurkannya WikiExport, para UMKM diharapkan dapat memanfaatkannya untuk memperoleh berbagai informasi berkaitan ekspor dengan mudah. Ke depan, saya mendorong agar program serupa dapat diinisiasi dengan negara-negara lainnya,” ucap Menko Airlangga.

Program WikiExport merupakan inisiatif yang dikembangkan KADIN Indonesia sejak Oktober 2022 bersamaan dengan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 200 UMKM yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan ekspor bersertifikat melalui program tersebut. Pada 2023, program WikiExport telah berhasil membawa 9 UMKM Indonesia siap ekspor untuk mengikuti business matching.

Sementara itu, Sampoerna secara konsisten membina dan mendampingi pelaku UMKM agar semakin naik kelas, bahkan merambah ke pasar global. Melalui Payung Program Keberlanjutan “Sampoerna untuk Indonesia”, Sampoerna memiliki dua program unggulan untuk pemberdayaan UMKM, yaitu Sampoerna Retail Community (SRC) bagi toko kelontong dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), yang telah membina lebih dari 320.000 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.

“Ke depan, saya minta untuk bisa kerja sama dengan Kartu Prakerja. Prakerja dalam tiga tahun sudah 18 juta alumni yang diberikan pelatihan. Ini tadi menurut datanya ada 250 ribu dari SRC dan 70 ribu dari SETC, bagi Pemerintah itu terlalu kecil (yang dilatih), harus bisa naik ke ratusan ribu, supaya entrepreneur kita juga bisa ratusan ribu. Bisa dimulai dengan paket online dulu, baru nanti masuk offline-nya,” pungkas Menko Airlangga. (IP/RED)

Berita lainnya di Google News