Mempercepat Transformasi Digital, Indonesia Bersiap Menjadi Produsen Data
Pemerintah mempercepat transformasi digital dengan merubah fokus Indonesia dari sekadar menjadi konsumen data (data consumption) menjadi produsen data (data production).
Upaya ini akan dilakukan bersama Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).
Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan pentingnya pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dan Inclusive Financial Systems (IFS) untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan.
Kata dia, pemanfaatan data milik sendiri untuk inovasi, pengembangan teknologi, dan pengambilan keputusan strategis adalah kunci kemandirian digital Indonesia.
“Kolaborasi ini menjadi langkah besar untuk mewujudkan kemandirian digital melalui pemanfaatan data sendiri untuk inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik,” ujar Meutya Hafid, dalam pertemuan dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Jakarta, Jumat (6/12/2024),
Meutya menjelaskan bahwa kemitraan antara Indonesia dan Bill & Melinda Gates Foundation sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat digitalisasi nasional.
Salah satu langkah penting yang telah dan akan diambil adalah peningkatan literasi digital, yang akan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai keamanan data, pemanfaatan teknologi secara produktif, dan pengelolaan keuangan digital.
“Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital agar masyarakat dapat mengelola data dan teknologi dengan bijak,” tegasnya.
Perwakilan BMGF, Brooke Patterson dan Kanwaljit Singh, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Indonesia dalam transformasi digital. Mereka menawarkan bantuan teknis untuk mengembangkan DPI yang efisien, aman, dan terintegrasi, serta berbagi praktik terbaik dari berbagai negara.
“Kami percaya bahwa kemajuan Indonesia dalam digitalisasi dapat menjadi model global untuk tata kelola data yang inklusif dan aman,” kata Kanwaljit Singh.
BMGF juga menyoroti pentingnya tata kelola data berbasis persetujuan (consent-based governance), yang memberikan kekuatan kepada warga untuk menjadi pemilik data mereka sendiri. Menurut mereka, hal ini akan memberdayakan masyarakat dalam era digital.
Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, untuk memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan memberdayakan.
“Kami terbuka untuk berbagai peluang kerja sama guna mewujudkan ekosistem digital yang memberdayakan masyarakat. Transformasi digital harus menjadi alat untuk memajukan kehidupan rakyat, memastikan tidak ada yang tertinggal, dan membangun kemandirian digital Indonesia melalui produksi dan pemanfaatan data secara optimal,” jelas Meutya, menyadur dari InfoPublikid, Sabtu (7/12/2024). (*/nus)
BACA JUGA
KREDIT
