Pemprov Kaltim Raih WTP ke-12 Secara Berturut-turut
Pemprov Kaltim kembali meraih WTP tahun ini. Tak tanggung-tanggung, jika dihitung, ini yang ke-12 kali secara berturut-turut.
Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI jadi bukti nyata komitmen Kalimantan Timur terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Raihan opini WTP tersebut atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Gedung B DPRD Kaltim.
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Wagub menjelaskan bahwa pencapaian opini WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, produktivitas, dan profesionalitas seluruh aparatur. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Seno aji.
Ia pun menekankan bahwa opini WTP menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Diharapkan, dari raihan WTP ini dapat mendorong semangat reformasi birokrasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan di berbagai aspek, termasuk sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pelaksanaan program.
Wagub juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI atas dukungan dan kerja sama yang harmonis selama ini.
Tak lupa, penghargaan juga diberikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Kaltim yang telah menunjukkan kinerja baik serta melakukan fungsi pengawasan secara optimal.
“WTP ke-12 ini membuktikan komitmen Pemprov Kaltim dalam menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat,”jelasnya.
Meski meraih WTP, BPK RI tetap mencatat adanya 27 temuan dan 63 rekomendasi, yang menurut Wagub akan segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Dr. Ahmad Adib Susilo dari BPK RI menyampaikan apresiasi atas capaian dan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga akuntabilitas keuangan.
“Pemeriksaan kami berfokus pada empat aspek utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” terang Ahmad Adib.
Ia menegaskan bahwa laporan keuangan Pemprov Kaltim telah memenuhi seluruh standar tersebut, disusun secara memadai, serta tidak ditemukan ketidakpatuhan yang berdampak material terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
“Ini adalah capaian membanggakan. Kami ucapkan selamat kepada Pemprov dan DPRD Kaltim. Semoga kualitas laporan keuangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya,” tutupnya. (lm/ky)
