Dishut Kaltim Sempat Kehilangan 60 Persen Anggaran, Karhutla Jadi Pertimbangan Pengembalian

Kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat dukungan anggaran untuk Dinas Kehutanan Kalimantan Timur kembali diperkuat. Sebelumnya, anggaran dinas tersebut sempat terkena efisiensi hingga 60 persen.

Polisi Kehutanan Ahli Madya sekaligus Koordinator Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kaltim, Rahmadi, mengatakan pengurangan anggaran sempat menjadi persoalan karena kegiatan penanganan kebakaran membutuhkan dukungan operasional dan logistik.

“Tadinya dipangkas 60 persen. Tapi karena untuk penanganan ini, anggaran kami dikembalikan. Karena, gimana kita mau bekerja kalau tidak ada dukungan logistik,” ujar Rahmadi saat ditemui Kamis (27/8/2026).

Menurut dia, kondisi di lapangan membuat kebutuhan terhadap logistik tidak bisa diabaikan. Petugas yang diterjunkan untuk menangani kebakaran memerlukan perlengkapan dan dukungan operasional agar dapat bekerja secara maksimal.

Rahmadi mengatakan anggaran penanganan kebakaran hutan tahun ini berasal dari dua sumber. Dari Dana Bagi Hasil (DBH), tersedia sekitar Rp153 juta, sedangkan dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sekitar Rp150 juta.

Dua sumber pembiayaan tersebut menghasilkan total anggaran sekitar Rp303 juta untuk mendukung kegiatan penanganan karhutla.

Tidak berhenti di sana, Pemprov Kaltim juga menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp450 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan antisipasi kondisi kekeringan hingga akhir tahun.

“Ada DBH dan dana karbon totalnya sekitar Rp303 juta. Lalu antisipasi kekeringan sampai akhir tahun, Pemprov akan memberi tambahan sekitar Rp450 juta,” kata Rahmadi.

Jika tambahan anggaran itu terealisasi, maka dukungan dana yang disebutkan untuk penanganan sekaligus antisipasi karhutla mencapai sekitar Rp753 juta.

Rahmadi menegaskan persoalan anggaran berkaitan langsung dengan kesiapan petugas di lapangan. Efisiensi yang terlalu besar dikhawatirkan dapat membatasi kemampuan penyediaan logistik ketika kebutuhan penanganan kebakaran meningkat.

Di sisi lain, musim kemarau juga menghadirkan kendala lain dalam operasi pemadaman. Sejumlah wilayah mengalami kekeringan sehingga sumber air yang biasanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemadaman ikut menyusut.

Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di Kaltim membutuhkan kesiapan dari berbagai sisi, mulai dari personel, peralatan, logistik hingga dukungan pembiayaan. Terlebih, potensi kebakaran dapat meningkat ketika kondisi kering berlangsung hingga penghujung tahun. (Red)

Berita lainnya di Google News