Sambut Wajib Belajar 13 Tahun, Pemkot Balikpapan Genjot Pembangunan PAUD Negeri

Pemerintah Kota Balikpapan mulai mempercepat pembangunan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri sebagai persiapan penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan usia dini sekaligus meningkatkan kualitas layanan belajar bagi anak-anak di Kota Minyak.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD terus meningkat seiring pertumbuhan kawasan permukiman dan jumlah penduduk usia sekolah di Balikpapan. Namun hingga kini, jumlah PAUD negeri dinilai masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah strategis.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan pemerintah mulai memperkuat infrastruktur pendidikan usia dini melalui pembangunan fasilitas baru di sejumlah kawasan prioritas.

“Pemerintah kota mulai memperkuat layanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan fasilitas baru agar akses masyarakat terhadap PAUD negeri semakin merata,” ujar Irfan, Rabu (20/5/2026).

Salah satu proyek yang kini tengah berjalan adalah pembangunan TK Pembina 2 Negeri di kawasan Grand City. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD formal negeri, terutama menjelang penerapan kebijakan wajib belajar yang memasukkan pendidikan usia dini dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Irfan, pengembangan PAUD negeri tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran dan pola pengasuhan anak di lingkungan pendidikan.

“Anak-anak harus mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung perkembangan karakter sejak usia dini,” katanya.

Ia menjelaskan, usia dini merupakan fase penting dalam pembentukan kemampuan dasar anak, baik dari sisi sosial, emosional, maupun intelektual. Karena itu, pemerintah juga mulai menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan metode pembelajaran agar layanan pendidikan berjalan lebih optimal.

Selain memperluas akses pendidikan, penambahan PAUD negeri juga diharapkan dapat membantu masyarakat dari sisi biaya pendidikan. Selama ini, sebagian keluarga masih menghadapi kendala ekonomi untuk mengakses layanan PAUD swasta yang biayanya relatif lebih tinggi.

Pemkot Balikpapan pun membuka peluang pembangunan PAUD negeri di kawasan lain, khususnya wilayah padat penduduk yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan anak usia dini. Saat ini, Disdikbud tengah melakukan pemetaan wilayah untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan sekolah baru.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, terutama di tengah perkembangan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami ingin memastikan seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Ini investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih siap dan berkualitas,” ujar Rahmad.

Ia menilai kesiapan infrastruktur pendidikan harus dilakukan sejak sekarang agar program Wajib Belajar 13 Tahun dapat diterapkan secara maksimal mulai 2027. Pemerintah juga berharap pemerataan akses pendidikan usia dini mampu meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Balikpapan dalam jangka panjang.

Melalui pengembangan PAUD negeri, Pemkot Balikpapan optimistis dapat menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang siap bersaing di era pembangunan IKN. (MI/ADV Diskominfo Balikpapan/red)

Berita lainnya di Google News