Gubernur Kaltim Targetkan Tiga tahun Kedepan Kaltim Nomor Satu dalam Produksi Minyak Mentah Kelapa Sawit

Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) menginginkan Provinsi Kaltim menjadi nomor satu dalam produksi minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
Menurut Harum target itu sesuai kondisi perkebunan kelapa sawit Kaltim memiliki potensi untuk memimpin menjadi nomor satu.
“Kalau Kaltim bisa nomor satu, kenapa harus menjadi nomor dua atau nomor lima,” tegas Gubernur Harum saat Raker Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur 2025, di Aston Grand Ballroom Samarinda, Kamis 31 Juli 2025.
Terkait hal itu, Gubernur Harum mengajak semua pihak terkhusus pengurus Gapki untuk bersama-sama mencapai target yang di inginkan agar Kaltim menjadi nomor satu.
“Jangan ada lahan-lahan sawit tidak digarap, segera konsolidasi. Kalau ada lahan tidur, cari apa permasalahan dan kendalanya,” pesan Harum.
“Kalau masalah infrastruktur, masalah tenaga kerja, kita duduk bersama bagaimana mencarikan solusinya. Sayang kalau ada lahan atau areal yang tidur tidak dimanfaatkan,” sambung Harum.
Gubernur Harum menegaskan komoditi kelapa sawit menjadi salah satu sumber energi yang dicari dan dibutuhkan dunia.
“Perusahaan yang tergabung dalam Gapki harus bisa mengambil kesempatan,” harap Harum.
Kembali Gubernur Harum mengingatkan jajaran Gapki agar optimal memanfaatkan lahan tidur untuk perluasan areal perkebunan kelapa sawit.
Bahkan Gubernur Harum mengatakan memiliki data akurat lokasi/areal lahan tidur milik perusahaan hingga ribuan hektar.
“Lahan-lahan itu harus dimanfaatkan sesegera mungkin,” pinta Harum.
Saat ini Provinsi Riau diakui Harum menjadi nomor satu produsen produk kelapa sawit di Indonesia.
“Tiga tahun kedepan itu harus diambil Provinsi Kaltim,” tegas Harum.
Data perkebunan kelapa sawit Kaltim ada sekitar 1,47 juta hektar dan kalau dioptimalkan bisa mencapai dua juta hektar, maka Kaltim sudah bisa melampai Riau.
Karenanya, Harum mengingatkan kalau ada areal yang masih tidur untuk segera di evaluasi berkaitan hak guna usaha (HGU).
“Kami akan berkomunikasi dengan kepala daerahnya agar dicarikan solusi. Ini penting agar tidak ada lagi lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang tidur,” pungkas Gubernur Harum.(mar/yans/adpimprovkaltim/ls)
