Anggota DPRD Kaltim Darlis Gelar Dialog Rakyat, Bahas Anggaran Pendidikan hingga Serap Aspirasi Rakyat
Anggota DPRD Kaltim Darlis Gelar Dialog Rakyat, Bahas Anggaran Pendidikan hingga Serap Aspirasi Rakyat
Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis menggelar Dialog Rakyat Masa Sidang II Tahun 2025. Tepatnya di Jl. Karya RT. 12 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Sabtu, 2 Agustus 2025. Membahas anggaran pendidikan, mulai dari penyampaian APBD, sampai terima masukan dari masyarakat. Fokus anggaran pendidikan.
Dialog Rakyat sendiri merupakan forum yang mempertemukan masyarakat di suatu daerah dengan Anggota DPRD sebagai wakilnya.
Di forum itu, legislator turut membahas suatu permasalahan yang ada di daerah sekaligus mendapatkan masukan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis itu. Dalam kesempatan itu, Darlis menyampaikan fokusnya pada anggaran pendidikan. Ia menjelaskan bahwa dialog rakyat yang berjalan terdiri dari dua dimensi. Pertama, menilai tanggapan masyarakat atas APBD yang telah berjalan.

“Kedua, menerima input, masukan, atau keluhan dari masyarakat terkait APBD yang sudah berlangsung untuk disampaikan ke pemerintah daerah,” kata Darlis kepada media.
Darlis juga berkesempatan untuk membahas efektivitas target dan juga sasaran APBD. Apakah sudah tepat dan telah dirasakan oleh masyarakat, atau malah belum.
Ia menyoroti sejumlah masalah pendidikan. Seperti isu tunjangan penghasilan pegawai (TPP), lalu keluhan guru swasta terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sulit mendapatkan siswa karena dominasi dari sekolah negeri di Kota Samarinda.
“Perjuangan terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, karena guru-guru swasta juga merupakan bagian integral dari sektor pendidikan di Kaltim dan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama.
”Darlis akan memperjuangkan sejumlah masukan dari masyarakat tersebut. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan APBD sebagaimana mestinya dan berdampak baik bagi masyarakat Kaltim.
“Harapannya bahwa pihaknya bersama masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (Red)
