TKD Balikpapan Dipangkas Triliunan, Pemkot Jamin Program Pro Masyarakat Tetap Jalan
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo. (Nusplus)
NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN – Balikpapan resmi “mengencangkan ikat pinggang” setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp 1,57 triliun per 23 September.
Imbasnya, Pemerintah Kota Balikpapan mesti merasionalisasi nota keuangan pada Raperda APBD 2025 dan menyesuaikan kembali Raperda APBD 2026.
Isu ini dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Selasa (18/11/2025).
Agendanya, penyampaian perubahan nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda APBD 2026 pasca penyesuaian kebijakan alokasi TKD.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan, sekalipun anggaran tergerus, beberapa program wajib tetap aman tahun depan.
“Mandatory spending seperti anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen dari total APBD, itu tidak akan diganggu gugat,” tegas Bagus.
Bagus menyebut program wajib tetap jalan, selain porsi pendidikan dan kesehatan, beberapa program yang langsung dirasakan warga akan tetap diprioritaskan, di antaranya:
Bantuan iuran BPJS Kesehatan kelas 3.
Bantuan seragam gratis untuk siswa.
Program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita tetap prioritas pada skala kegiatan yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap, program kerja yang berkaitan dengan visi misi kepala daerah tak sampai tersendat. Fokus utama tetap pada Penanganan banjir Peningkatan pelayanan air bersih
Meski begitu, Bagus mengakui tidak semua bisa dikerjakan secara maksimal. “Walau memang tidak bisa maksimal. Tapi tetap ada nanti mana dipilih yang prioritas,” imbuhnya.
Program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, lanjutnya, kemungkinan harus ditunda ke tahun anggaran berikutnya.
Menghadapi kondisi fiskal yang menurun, Pemkot tak mau terpaku pada TKD semata. Bagus menyebut, pemerintah kota akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu cara yang diharapkan bisa mendongkrak PAD dengan mendorong event-event nasional digelar di Balikpapan dan kawasan sekitar.
“Semoga dalam beberapa bulan ke depan event-event nasional bisa diadakan menambah tingkat okupansi hotel. Pendapatan hotel, restoran, dan sebagainya,” ujarnya.
Dengan meningkatnya okupansi hotel dan perputaran ekonomi di sektor jasa, pajak daerah diharapkan ikut terdongkrak.
Tidak hanya menggenjot PAD, Bagus juga menyiapkan langkah politik-fiskal.
Ia merencanakan melakukan pertemuan dengan Badan Anggaran DPR RI di kawasan Ibu Kota Nusantara. “Semoga dalam kesempatan ini, kita bisa menyampaikan beberapa hal penting. Terutama pembangunan infrastruktur dibantu oleh APBN,” tuturnya.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Pemkot Balikpapan tak ingin pembangunan infrastruktur strategis di kota ini melambat akibat pemangkasan TKD.
Di sisi lain, proses pembahasan teknis juga dikebut. Tahapan berikutnya pembahasan intens terhadap perubahan nota keuangan tersebut antara Pemkot dan DPRD.
Bagus mengingatkan adanya batas waktu yang ketat.
“Sebab batas waktu persetujuan bersama raperda APBD adalah satu bulan sebelumnya dimulai tahun anggaran. Jadi targetnya pada akhir bulan ini sudah rampung,” ujar Bagus.
Dalam situasi anggaran yang menyusut, Pemkot dan DPRD Balikpapan kini ditantang kreatif mengatur prioritas.
Sekaligus mengamankan layanan dasar warga, menjaga proyek strategis tetap hidup, sambil mencari ruang-ruang baru untuk menggerakkan ekonomi kota. (Jun/Red/ ADV)
