Pendapatan Merosot, APBD Balikpapan 2026 Tetap Utamakan Banjir dan Pelayanan Dasar
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo. (Nusplus)
NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN – Proyeksi pendapatan daerah Balikpapan dalam Raperda APBD 2026 turun tajam dari rencana awal Rp 3,83 triliun menjadi Rp 2,95 triliun.
Meski terjadi penurunan sekitar Rp 880 miliar, Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa program pelayanan dasar dan penanganan banjir tidak akan dikurangi.
“Meski ada penyesuaian anggaran, pelayanan dasar dan penanganan banjir tetap menjadi prioritas,” tegas Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 di Hotel Gran Senyiur, pada Jumat (28/11/2025).
Rapat itu dihadiri pimpinan DPRD, Forkopimda, serta jajaran Pemkot. Agendanya penyampaian laporan pembahasan Raperda APBD 2026 dan penandatanganan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Enam fraksi DPRD Balikpapan kompak menerima nota penjelasan pemerintah kota, sehingga pembahasan dapat ditetapkan dalam kesepakatan bersama.
Bagus menjelaskan bahwa penurunan pendapatan terutama terjadi pada komponen pendapatan transfer dari pusat.
Meski demikian, ia memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan. “Mulai dari BPJS Kesehatan, seragam sekolah, hingga beasiswa tetap kita berikan,” katanya.
Bagus juga menegaskan bahwa rencana penanganan banjir tidak terdampak pemangkasan anggaran. “Pengurangan anggaran tidak mengubah sistem pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan banjir,” tambahnya.
Dalam dokumen rancangan anggaran tersebut, pendapatan asli daerah tetap bertahan di angka Rp 1,58 triliun. Namun pendapatan transfer menurun signifikan dari Rp 2,25 triliun menjadi Rp 1,36 triliun, termasuk penyesuaian transfer antar daerah dari Rp 373,68 miliar menjadi Rp 273,68 miliar.
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat tercatat Rp 4,5 miliar.
Penurunan pendapatan ini turut berdampak pada revisi total belanja daerah, dari semula Rp 4,28 triliun menjadi Rp 3,36 triliun.
Lalu pembiayaan daerah melalui SILPA 2025 disesuaikan dari Rp 450 miliar menjadi Rp 407,2 miliar.
Wawali Bagus menyampaikan bahwa kesepakatan anggaran tersebut mencerminkan sinergi antara DPRD dan Pemkot Balikpapan untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap akuntabel.
“Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama memastikan perencanaan anggaran yang transparan dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.
Ia menekankan meski terjadi penurunan pendapatan, pengawasan pelaksanaan anggaran, terutama pada sektor pengendalian banjir dan layanan sosial tetap menjadi prioritas utama pada tahun anggaran 2026. (MI/Red/ ADV)
