Bedah Rumah Balikpapan Terkendala Anggaran, Pemkot Gandeng CSR dan Pemerintah Pusat
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Rafiudin
Program bedah rumah di Kota Balikpapan dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak. Keterbatasan anggaran daerah membuat jumlah rumah yang dapat diperbaiki setiap tahun masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah Kota Balikpapan kini mulai memperluas sumber pendanaan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah juga membuka peluang dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Rafiudin, mengatakan pihaknya sebenarnya telah memiliki data prioritas warga penerima bantuan bedah rumah. Namun pelaksanaan program tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau misalnya kita ditambah anggaran, insyaallah bisa kita laksanakan. Tapi tidak hanya terfokus ke situ, kita juga mengharap ada bantuan dari CSR, bantuan dari provinsi maupun bantuan dari pusat,” ujar Rafiudin, Sabtu (9/5/2026) di Balikpapan.
Pada tahun 2025, Pemkot Balikpapan merealisasikan perbaikan sebanyak 100 unit rumah melalui APBD kota. Jumlah tersebut kembali dipertahankan pada alokasi tahun 2026. Meski demikian, pemerintah mengakui angka tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Selain program daerah, Balikpapan juga memperoleh dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Balikpapan juga mulai menyalurkan bantuan CSR untuk mendukung renovasi rumah warga kurang mampu.
Rafiudin menjelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta menjadi semakin penting seiring pesatnya perkembangan Balikpapan sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara.
Pertumbuhan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk dinilai berdampak langsung terhadap kebutuhan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat.
Menurutnya, program bedah rumah tidak semata berfokus pada perbaikan bangunan fisik, melainkan juga menyangkut peningkatan kualitas hidup warga penerima bantuan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
“Yang dibantu bukan sekadar rumahnya, tapi bagaimana warga bisa tinggal lebih aman dan nyaman,” katanya.
Pemkot Balikpapan berharap semakin banyak perusahaan ikut ambil bagian dalam program tersebut.
Dengan dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan. (MI/Adv Kominfo Balikpapan/red)
