Sudah 5 Km Pagar Laut Dibongkar Pemerintah bersama Nelayan

Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 5 kilometer (km) dari total panjang pagar laut 30,16 km. Pembongkaran dilakukan Rabu, 22 Januari 2025 bersama TNI AL dan pihak terkait lainnya.

“Pada hari Rabu, 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/1/2025).

Trenggono menyebut pembongkaran akan terus dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30,16 km. Pembongkaran pagar laut dilakukan KKP bersinergi dengan personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan membantu melakukan pembongkaran tersebut.

“Pembongkaran tidak akan mandek, hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan,” ujarnya pula.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Langkah pertama, melakukan investigasi mendalam terhadap pembangunan pagar laut yang sudah disegel oleh Polisi Khusus (Polsus) KKP. Trenggono mengatakan proses investigasi tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, KKP akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). Hal itu guna memastikan pengendalian pemanfaatan ruang laut dapat berjalan secara rasional dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Trenggono juga mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional, menjadi tantangan besar yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya.

“Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” katanya pula. (*/nus)

Berita lainnya di Google News