Wagub Tekankan Sinergi Lintas Sektor Tangani Karhutla, Kekeringan, dan Ancaman Banjir di Kaltim

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kekeringan, serta mengantisipasi potensi banjir menjelang musim hujan.

Koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dinilai menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan terpadu dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Seno Aji mengungkapkan, dampak karhutla di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026, tercatat sekitar 13.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain itu, konsentrasi partikel halus PM2,5 di sejumlah wilayah dilaporkan mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu yang berlaku.

“Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, penanganan dampak karhutla harus melibatkan sektor kesehatan hingga tingkat pelayanan dasar. Dengan koordinasi yang kuat, masyarakat terdampak dapat memperoleh pemantauan dan penanganan kesehatan sesuai kebutuhan.

Selain penanganan karhutla, Seno Aji menyoroti pentingnya koordinasi dalam mengatasi kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Koordinasi antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Forkopimda sebelumnya telah menjadi bagian dari upaya penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Ke depan, ia berharap Kementerian Kehutanan melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto untuk memperjelas batas dan cakupan wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemantauan serta memperjelas penanganan kawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak, termasuk Otorita IKN.

Di sisi lain, dampak musim kemarau juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebanyak 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota di Kaltim mengalami kondisi kekeringan.

Menurut Seno Aji, kondisi tersebut memerlukan koordinasi lebih lanjut agar masyarakat yang terdampak, khususnya di wilayah hulu Sungai Mahakam, memperoleh perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peralihan musim menuju musim hujan. Ancaman banjir di sejumlah wilayah Kaltim perlu diantisipasi melalui komunikasi aktif dan koordinasi antarpemerintah daerah bersama Forkopimda.

“Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kalimantan Timur. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda,” pungkasnya.

Sinergi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, mengurangi dampak kekeringan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir di Kalimantan Timur. Upaya tersebut juga penting untuk meminimalkan risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. (red)

Berita lainnya di Google News