Anggaran Dinkes Balikpapan Dipangkas Rp64 Miliar: Pengadaan Alkes Ditunda, Layanan Dijaga
Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Alwiati. (Nusplus)
NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN – Penyesuaian anggaran tahun 2026 kembali menekan sektor kesehatan di Balikpapan. Dinas Kesehatan harus merombak ulang prioritas kerja setelah alokasinya dipangkas Rp64 miliar dari rencana awal.
Meski demikian, pemerintah memastikan layanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Alwiati, menegaskan seluruh program tetap masuk dalam rencana kerja, hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tidak ada dananya, bukan tidak dilanjut. Anggaran kami dipotong Rp64 miliar,” ujarnya.
Di antara program yang tetap menjadi prioritas adalah pembiayaan BPJS Kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan stunting, hingga pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur. Proyek rumah sakit tersebut berstatus strategis sehingga tidak terdampak pemangkasan anggaran.
Pemotongan terbesar terjadi pada pos pengadaan alat kesehatan atau alkes. Untuk mengantisipasi tekanan itu, Dinkes mengalihkan strategi dengan memaksimalkan alat yang telah dimiliki melalui pemeliharaan berkala dan peningkatan masa pakai.
“Yang kami kurangi pengadaan alkes. Strateginya memanfaatkan alat yang ada, dilakukan pemeliharaan,” jelas Alwiati.
Di sisi lain, program promotif dan preventif kesehatan terus diperkuat guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban layanan kuratif di tengah keterbatasan anggaran.
Untuk urusan tenaga kesehatan, Alwiati memastikan hak-hak dasar pegawai tidak terganggu. Gaji dan kebutuhan operasional tetap menjadi prioritas.
Rekrutmen baru hanya dibuka melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mekanisme yang kini telah diterapkan di seluruh puskesmas.
Sehingga memungkinkan perekrutan tenaga sesuai kebutuhan layanan.
Dinkes menekankan bahwa efektivitas pelayanan publik harus tetap terjaga. Efisiensi pengelolaan fasilitas kesehatan, edukasi masyarakat, dan upaya pencegahan penyakit menjadi kunci di tengah tekanan fiskal.
“Program tetap jalan. Kami menyesuaikan strategi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tutur Alwiati.
Ia berharap stabilitas fiskal nasional dapat kembali menguat, sehingga kebutuhan fasilitas kesehatan yang tertunda dapat segera dipenuhi pada tahun berikutnya. (MI/Red/ ADV)
