Belum Semua Pangkalan Terapkan Kartu Kendali, Distribusi Elpiji Belum Merata

Pemerataan distribusi gas elpiji 3 kilogram masih belum tuntas. Belum semua pangkalan di Kota Samarinda menerapkan kartu kendali. (Mitha/Kaltim Faktual)

Distribusi kartu kendali elpiji 3 kilogram di Samarinda masih belum merata. Plt Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Samarinda, Eka Agustina, mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi data dari sejumlah pangkalan.

Dari total 551 pangkalan elpiji di Samarinda, baru 404 pangkalan yang menerapkan sistem kartu kendali dalam distribusinya. Disperindagkop terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memperluas penerapan sistem ini agar distribusi gas bersubsidi semakin tepat sasaran.

Eka menyebut pihaknya masih terus memproses pembaruan data pangkalan yang dilakukan melalui pelaporan dari RT ke kelurahan. Sebelum akhirnya diverifikasi oleh Disperindagkop.

Hal ini terjadi terutama karena ada pangkalan yang pindah atau tutup sehingga sistemnya perlu diperbaiki.

Selain verifikasi pangkalan, kendala lain dalam distribusi elpiji bersubsidi adalah kebocoran data pada aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina.

Ia menyebut adanya data yang menunjukkan seseorang sudah membeli elpiji, padahal transaksi belum terjadi.

“Tahu-tahu di aplikasi MAP itu sudah terpakai, padahal dia belum beli. Nah, itu kan perlu kita pertanyakan. Apakah dari pangkalan ada yang menjualkan KTP tersebut? Itu yang selalu kita komunikasikan dengan Pertamina dan Hiswana Migas,” ujarnya kepada Kaltim Faktual.

Terkait maraknya penjualan gas melon secara eceran setelah sebelumnya mengalami kelangkaan, Eka menilai hal ini merupakan dampak dari kelalaian beberapa pangkalan. “Kadang-kadang pengecer enggak mau nyebutin dia belinya di pangkalan mana,” ujarnya.

Disperindagkop pun telah melakukan pengawasan dan sidak ke beberapa pangkalan bersama pihak provinsi. Eka menegaskan pihaknya akan rutin melakukan sidak lanjutan untuk menertibkan distribusi gas subsidi.

Selain itu, pihaknya juga mengambil tindakan terhadap usaha yang masih menggunakan elpiji 3 kilogram, seperti usaha laundry. Solusi yang diberikan adalah mengganti penggunaan gas subsidi dengan elpiji 5,5 kilogram.

Eka berharap pangkalan di Samarinda lebih aktif berkoordinasi dengan dinas untuk memastikan distribusi elpiji 3 kilogram tepat sasaran.

“Semoga pangkalan lebih aktif bekerja sama dengan dinas perdagangan dan tidak menjual kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak,” pungkasnya. (tha/nus)

Tinggalkan Komentar