DPRD Kaltim Minta Publik Awasi Anggaran, Darlis: Jangan Sampai Ada yang Ditutup-tutupi

Anggota DPRD Kalimantan Timur, M Darlis Pattalongi, meminta masyarakat aktif mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-2 bertema transparansi perencanaan dan penganggaran, yang digelar di kawasan Budaya Pampang, Samarinda Utara, Sabtu (14/3/2026).

“Jangan sampai ada anggaran yang ditutup-tutupi. Semua harus terbuka karena ini uang rakyat,” tegas Darlis.

Menurutnya, keterbukaan anggaran menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau masyarakat ikut mengawasi, maka ruang untuk penyalahgunaan anggaran bisa ditekan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber pertama, Elviandri, menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari proses politik.

“Dokumen perencanaan itu mencerminkan pilihan publik. Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi fiskal yang tidak hanya terbuka, tetapi juga mudah dipahami masyarakat.

Sementara itu, narasumber kedua, Selamat Said, mendorong masyarakat untuk lebih berani menyampaikan aspirasi.

“Masyarakat harus aktif, jangan hanya jadi penonton. Awasi dan ikut terlibat dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, rendahnya partisipasi publik dapat melemahkan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Diskusi yang dipandu oleh Kamarsam ini juga menyoroti pentingnya transparansi fiskal dalam meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses informasi dan kapasitas aparatur.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam mengawal kebijakan anggaran, sehingga pembangunan daerah berjalan lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan publik. (red)

Berita lainnya di Google News