Edy Suharto: Pengawasan Keuangan Kaltim Harus Semakin Kuat
Dengan pengawasan yang lebih ketat, Pemprov Kaltim optimistis mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.
Edy Suharto resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, setelah dikukuhkan dalam sebuah upacara di Pendopo Odah Etam. Dalam sambutannya, Edy menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, kerja BPKP selalu dilandasi semangat kebersamaan dan kolaborasi, yang menjadi budaya kerja seluruh jajaran BPKP di manapun bertugas. “Kami selalu bekerja bersama. Di mana pun kami ditugaskan, selalu ada arahan dan koordinasi dari pimpinan,” ujar Edy.
Edy juga memaparkan bahwa BPKP memiliki agenda pengawasan prioritas yang diselaraskan dengan program strategis pemerintah pusat maupun daerah. “Kami mendampingi program percepatan dari Presiden dan Gubernur, agar hasilnya benar-benar optimal,” jelasnya.
Tak hanya pengawasan rutin, BPKP juga fokus pada penguatan inisiatif strategis, termasuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Edy menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia mendorong seluruh pejabat daerah untuk lebih sadar hukum dan tertib dalam menjalankan aturan perundang-undangan. “Kami yakin, dengan kerja sama yang solid, kita bisa mempertahankan WTP, menjalankan program secara efisien, dan menjaga aset daerah dengan baik,” pungkasnya. (Prb/ty/portalkaltim/ky)
